Suara.com - Isu kampanye hitam yang kerap menyerang calon presiden nomor urut satu Jokowi, diharapkan mampu ditangkal dan dijawab. Joko Widodo meminta para relawan dan simpatisan PDIP dan partai koalisi harus menjawab, dan tidak diam saja.
Terutama usai beredar gambar pentolan Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit yang tengah berpidato dan terdapat foto mirip Joko Widodo berada dalam kerumunan massa. Dalam foto yang beredar Jokowi dituding sebagai aktivis pro PKI.
"Mengenai Jokowi itu PKI, itu harus dijawab, jangan dibiarkan. Jawaban yang mudah dan gamblang harus di sampaikan. Jangan sampai rakyat tanya apa iya?," ucap Jokowi, dihadapan para Tim Kampanye Daerah di Kantor DPD PDI Perjuangan Panti Marhaen Jawa Tengah, Sabtu (20/10/2018).
Sembari menunjukkan foto yang dimaksud dalam layar raksasa, Jokowi menjelaskan dalam foto yang diberi lingkaran merah mirip foto dirinya itu suatu kebohongan.
"Saya lahir 1961, PKI itu dibubarkan 1966. Tak ada itu aktivis PKI balita, saya baru umur 4 tahun. Saya aja masih kecil kok itu dalam foto orang dewasa," ungkap Jokowi.
Isu lainnya yang perlu dijawab lugas yakni terkait antek asing, Jokowi kerap dituding menjual aset sumber daya alam kepada pihak asing terutama hasil tambang.
Tudingan menjual blok yang kaya akan minyak bumi seperti blok Mahakam dan blok Rokan. Juga terkait divestasi kepemilikan saham mayoritas PT Freeport yang dituding sebagai akal-akalan saja.
"Antek asing, harus dijawab, antek asingnya di mana? Blok Mahakam sekarang sudah 100 persen dimiliki oleh Pertamina, dulu oleh Jepang dan Perancis. Blok Rokan, dulu Chevron dan Amerika sekarang sudah oleh Pertamina," jawab Jokowi.
"Freeport 40 tahun cuman dapat 9 persen diam aja, sekarang sudah 51 persen cukup 3,5 tahun saya bicara. Dipikir mudah, dipikir tidak ada tekanan, ya tapi Alhamdulilah bisa," lanjut Jokowi.
Baca Juga: 7 Cara Menjaring Banyak Follower di Twitter
Jokowi juga berkisah, bisa saja saat awal menjabat di tahun 2014 proses perpanjangan tambang Freeport sah ditandatanganinya hanya dalam waktu tiga minggu saja, lebih cepat dari proses negosiasi 3,5 tahun.
"2014 akhir itu harusnya teken perpanjangan, tapi apa mau dapat 9 persen saja ? tapi enggak, saya enggak mau saya mau mayoritas, ini Indonesia dan rakyat menghendaki itu. Nyatanya iya dapat. Antek asing mana dibalik itu?," tukas Jokowi. (Adam Iyasa)
Kontributor : Adam Iyasa
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
Terkini
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur