Suara.com - Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran dana belanja tambahan untuk 2019 sebesar Rp 1,2 triliun. Dana tersebut nantinya akan digunakan untun alokasi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan mendesak.
Persetujuan ini dicapai setelah Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup bersama Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dan jajaran Kemenhan membahas pengajuan adanya dana tambahan APBN 2019 untuk Kemenhan.
"Rp 500 miliar untuk kesehatan, kemudian belanja yang mendesak. Pendidikan Rp 500 miliar, tambahan itu Rp 200 miliar," kata Ryamizard usai rapat.di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senin (22/10/2018).
Dana awal yang diajukan oleh Kemhan sebenarnya ialah sebesar Rp 29 Triliun, namun pada akhirnya Komisi I memberikan dana tambahan sebesar Rp 1,2 Triliun.
Adanya permintaan penambahan anggaran tersebut dikarenakan anggaran sebelumnya pun menurutnya belum bisa mencukupi untuk biaya belanja Kemhan di 2019.
Seperti yang diketahui sebelumnya, dana anggaran belanja Kementerian Pertahanan yang sebelumnya sudah disetujui oleh pihak DPR yakni Rp 106,1 triliun.
Meskipun dana tambahannya hanya disetujui sebesar Rp 1,2 Triliun, namun Ryamizard legowo dengan anggaran yang disetujui DPR.
"Baru separuh dari kita (ajukan) Rp 200 triliun cuma seratus. Kalau dibilang cukup belum cukup, tapi cukup-cukupin ajalah," pungkasnya.
Baca Juga: Mau Dicekal, Ahmad Dhani Terancam Batal ke Yerusalem Israel
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer