Suara.com - Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Jokowi - Ma'ruf, Dedi Mulyadi mengaku siap memenuhi permintaan Calon Presiden petahana Jokowi untuk menangkis isu-isu yang berkeliaran di masyarakat.
"Dari mulai isu PKI, isu tenaga kerja asing, isu pro asing, dan berbagai isu-isu lainnya yang berhubungan dengan aspek sosiologi masyarakat Jawa Barat," ujar Dedi kepada wartawan.
Politikus Partai Golkar ini mengaku akan memfilter segala informasi khususnya di media sosial agar masyarakat tak langsung percaya dengan pemberitaan miring tentang pemerintah
"Nah kalau kita memberikan secara pelan-pelan penjelasan dengan baik kemudian konten-konten di media sosial dibangun dengan baik, maka tingkat kepercayaannya terhadap Pak Presiden akan semakin tinggi," kata Dedi.
Dedi menerangkan, untuk masyarakat menengah ke bawah program kerakyatan yang sudah dijalankan pada periode awal pemerintahan Jokowi akan terus ditingkatkan dan disosialisasikan.
Program tersebut diantaranya keluarga harapan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga peningkatan kualitas.
"Nah dari sisi seperti itu saya melihat ada sisi peta yang sangat berubah pada saat ini," kata dia.
"Kalau dulu Bapak ini menangnya di wilayah Cirebon, Indramayu, kemudian Subang. Hari inikan sudah mulai geser ke selatan, Kota Bandung, kabupaten Bandung, Bandung Barat, Tasik juga sudah mulai menang, ke Purwakarta juga sudah mulai menang," Dedi menambahkan.
Meski demikian Dedi menyadari daerah perbatasan Jawa Barat dengan Jakarta seperti di Banten tingkat elektabilitas Jokowi - Ma'ruf masih kalah dengan lawannya, yakni pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Baca Juga: Jadwal dan Siaran Langsung Tinju Daud Yordan vs Anthony Crolla
Terkait itu Dedi optimis dengan sisa waktu masa kampanye, pasangan Jokowi-Ma'ruf bisa meningkatkan elektabilitas Capres petahana.
"Kalau upaya mendorong ke arah itu dioptimalisasikan saya yakin tidak akan putus lagi pemilihnya dan itu bisa dilihat nanti di Jakarta," katanya.
Khusus di daerah Jawa Barat, Dedi optimis dapat meraup 60 persen suara. Untuk mewujudkannya, Dedi mengatakan pendukung akan kerja keras untuk meluruskan informasi yang tidak benar tentang pemerintahan Jokowi.
"Membendung hoaks ini dan ini memerlukan infrastruktur politik yang memadai, tidak hanya mengandalkan media sosial, kemudian media online, dan media televisi. Tetapi juga mengandalkan aspek politik door to door," kata Dedi.
Berita Terkait
-
Hoaks Populer Pekan Ini: Penculikan Anak hingga Rizieq Shihab
-
Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet, Polisi Punya 63 Barang Bukti
-
Alasan Polisi Tolak Permohonan Tahanan Kota Ratna Sarumpaet
-
Tok!!! Polisi Tolak Permohonan Tahanan Kota Ratna Sarumpaet
-
Berkas Hoaks Ratna Sarumpaet Berisi Ratusan Halaman, Ada 2 Bundel
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025