Suara.com - Calon Presiden Prabowo Subianto disindir kebelet jadi penguasa. Hal itu dinyatakan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.
Hal ini disampaikan Ngabalin terkait pernyataan Prabowo yang menyebut hanya 1 persen orang Indonesia yang menikmati kekayaan dalam negeri.
"Boleh jadi penguasa, jadi pemimpin, ingin berkuasa, tapi jangan kebelet," kata politikus Partai Golkar itu.
Ngabalin juga menyatakan hampir semua pernyataan Prabowo berantakan dan tidak sesuai dengan data. Salah satunya pernyataan Prabowo yang menyebut hanya 1 persen orang Indonesia yang menikmati kekayaan dalam negeri.
"Kalau Pak Prabowo kan hampir semua pernyataan berantakan, nggak pakai data," ujar Ngabalin di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jalan Veteran 16, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).
Pernyatan Prabowo soal kekayaan Indonesia hanya dinikmati 1 persen penduduk disampaikan saat menyambangi Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (17/11). Saat itu Prabowo mengklaim bahwa data tersebut bersumber dari Bank Dunia.
Berita Terkait
-
Ngabalin: Hampir Semua Pernyataan Prabowo Berantakan
-
Kampanyekan Prabowo Maret 2019, Demokrat Klaim Strategi Khusus
-
Demokrat Prioritaskan Pileg 2019 Ketimbang Kampanyekan Prabowo
-
Demokrat Sesumbar Punya Cara Khusus Kampanyekan Prabowo-Sandiaga
-
Jawaban Sri Mulyani Atas Pernyataan Prabowo Soal Kekayaan Bangsa
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer