Suara.com - Partai Demokrat mengklaim memiliki cara khusus dan berbeda dengan partai koalisi lainnya dalam mengkampanyekan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
"Demokrat bukan tidak mengkampanyekan Prabowo-Sandi, namun cara kami beda, tidak datang ke suatu tempat lalu teriak-teriak ke publik untuk pilih Prabowo-Sandi," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean di Sekretariat Nasional (Seknas) Pemenangan Prabowo-Sandi, di Jakarta, Minggu (18/11/2018).
Dia mengatakan, saat kader Demokrat datang ke suatu tempat, mereka menanyakan pilihan masyarakat di Pilpres 2019 karena ada daerah yang mayoritas mendukung Jokowi, ada yang mayoritas memilih Prabowo dan ada juga pilihannya berimbang.
Menurut dia, kalau ada masyarakat yang tetap menginginkan Jokowi, maka akan ditanyakan alasan dan pihaknya akan menjelaskan dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini.
"Lalu kami jelaskan dan sampaikan bahwa lebih baik memilih pemimpin baru, dan Demokrat berkoalisi dengan Prabowo-Sandi," ujarnya seperti dilansir Antara.
Ferdinand yang merupakan juru kampanye nasional Prabowo-Sandi mengatakan, Partai Demokrat juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa hanya Prabowo-Sandi yang akan mengusung program-program pro-rakyat yang pernah dijalankan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut dia, dari berbagai penjelasan yang disampaikan tersebut, banyak masyarakat yang berubah pilihan politiknya, yaitu menjadi memilih Prabowo-Sandi.
"Kami tekankan kepada masyarakat kalau mau kembali merasakan program pro-rakyat dan mendapatkan bantuan dari pemerintah serta menikmati subsidi negara maka pilihlah Prabowo-Sandi dan Demokrat," imbuh dia.
Baca Juga: Polisi Periksa Kejiwaan Pembunuh Keluarga Gaban Nainggolan
Tag
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo Targetkan Suara Milenial di 10 Provinsi
-
Gerindra: Tak Peduli Disabilitas Mirip Genderuwo yang Sontoloyo
-
Jawaban Sri Mulyani Atas Pernyataan Prabowo Soal Kekayaan Bangsa
-
Prabowo: Saking Takutnya, Bilang Ada Genderuwo Politik
-
Demokrat Tepis Anggapan Setengah Hati Dukung Prabowo - Sandiaga
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Said Didu Bongkar Sisi Lain Hambalang: Beda Kelas Pengusaha Industri vs Pengeruk Kekayaan Alam
-
Tak Hanya Dipecat, Bripda Masias Kini Hadapi Proses Pidana, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Jaksa!
-
Menaker: THR 2026 Masih Mengacu pada Regulasi Lama, Batas Pembayaran H-7 Lebaran
-
Menpan RB: Rekrutmen CPNS 2026 Masih Disiapkan, Fresh Graduate Jadi Perhatian
-
Digugat 21 Guru Besar, MKMK Siap Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK Adies Kadir Pekan Ini
-
Geger Kabar Ratusan Pekerja Mie Sedaap Kena PHK, Menaker: Kita Monitor
-
Nasib Adies Kadir di MK di Ujung Tanduk? MKMK Segera Putuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik
-
Fakta Mengejutkan di Balik Tren Padel Jakarta: 185 Lapangan Tak Punya Izin Dasar
-
Kapan Pastinya THR ASN 2026 Cair? Ini Bocoran dari Menkeu Purbaya
-
Menkeu Ungkap Defisit BPJS Capai Puluhan Triliun, Siap-siap Iuran Naik?