Guru Jangan Mau Terseret Politik Praktis

Suara.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai guru menjadi target bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mendulang suara dalam Pemilu 2019. Oleh karena itu, FSGI mengimbau kepada semua guru di seluruh penjuru tanah air untuk tidak terseret - seret ke politik praktis dalam masa kampanye Pilpres.

Kalangan guru menjadi rebutan bagi semua pasangan capres cawapres, sebab suara guru signifikan, yakni 3,2 juta suara. Sehingga tak heran kalau pasangan capres dan cawapres mengiming-imingi guru dengan berbagai janji, bahkan janji itu tidak rasional, seperti janji menaikkan gaji guru menjadi Rp 20 juta perbulan.

“Maka dari itu guru jangan terseret-seret politik dalam pilpres, jangan menjadi partisan,” kata Satriawan Salim, Wakil Sekjen FSGI saat konfrensi pers dalam rangka perayaan Hari Guru Nasional di kantor LBH Jakarta, Minggu (25/11/2018).

“Guru terkadang prakmatis ketika diiming-imingi capres,” lanjutnya.

Berdasarkan pantauan FSGI di lapangan, tidak sedikit guru yang menjadi partisan, bahkan membawa pandangan politiknya ke kelas dalam proses belajar mengajar. Bahkan, tak jarang terjadi keributan di grup-grup media sosial guru akibat perbedaan pilihan politik.

“Banyak guru yang membawa pandangan politiknya ke kelas. Bahkan ada kasus guru SD di sebuah daerah yang mengatakan di kelas, tidak boleh memilih pasangan capres nomor urut A. Ini kan masalah,” terangnya.