Suara.com - Rencana penghapusan perpanjangan SIM yang digaungkan Partai Keadilan Sejahtra (PKS) nampaknya akan menuai banyak kontroversi dikalangan masyarakat.
Pasalnya kebijakan ini sekaligus menghilangkan proses perpanjangan SIM lima tahun sekali dimana didalamnya terdapat ujian dasar untuk pengemudi.
Sebagai pengamat dan seorang profesional di bidang keselamatan, Ketua Umum Road Safety Association, Ivan Vinanda, dalam diskusi di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan mengungkapkan ketidaksetujuannya.
Dengan proses ujian pengemudi di momen perpanjangan SIM saja dirasa masih kurang untuk menguji kemampuan pengemudi, apalagi jika dihilangkan.
"Sistem pengujian sekarang masih sangat kurang. Seharusnya ada tes psikologi dengan pertanyaan pertanyaan yang bersifat psikologis bahwa orang ini masih punya kompetensi nggak sih untuk jadi seorang pengemudi?," ujarnya, Rabu (28/11/2018).
Menurutnya, ada beberapa kekurangan yang dialami pemerintah dalam melakukan uji kelayakan pengemudi pada masa perpanjangan SIM. Kekurangan itu yakni tes psikologi.
"Kalau ujian soal pengetahuan kan sudah ada, lalu teknik mengemudi, lalu ada faktor psikologi yang harus ditanamnkan di pengujiaan kita. Bulan Juni dirlantas Polda Metro sudah menggelar ada tes psikologi di setiap perpanjangan sim tapi sampai sekarang belum maksimal," bebernya.
Ia mengatakan keadaan psikologis pengendara merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keselamatan di jalanan. Ia tidak bisa membayangkan jika kebijakan perpanjangan SIM hilang dan pengujian untuk pengemudi itupun ditiadakan pihak kepolisian.
"Makanya kalau ada pernyataan tes SIM itu tidak berkaitan dengan angka kecelakaan, itu saya kaget. Kita ini bicara tentang nyawa manusia loh, bukan sekedar data dan biaya pajak sebagainya," terangnya.
Baca Juga: Hasil Liga Champions Dini Hari Tadi: 4 Tim Susul Lolos ke 16 Besar
Sebelumnya, PKS berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika memenangi Pemilu 2019.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf dalam keterangan persnya, Jumat (23/11/2018), mengatakan janji tersebut bukan pencitraan.
"Pada Pemilu 2019, PKS berjanji memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika menang Pemilu 2019, itu bukan pencitraan," Kata Almuzzammil Yusuf.
Ia mengatakan, yang dimaksud pajak sepeda motor adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor berkapasitas kecil.
Sementara yang dimaksud SIM seumur hidup adalah untuk SIM A, SIM B1, Sim B2, SIM C DAN SIM D.
Dia mengatakan sejumlah alasan PKS melontarkan janji kampanye tersebut. Pertama kebijakan ini diyakini akan meringankan beban hidup rakyat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
Terkini
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen
-
Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas
-
Pastikan Keamanan Jalur Mudik Nataru, Kapolri: Tol Dipantau 24 Jam, Rekayasa Lalin Disiapkan
-
Pengakuan Jaksa Tri yang Kabur dari OTT KPK: Saya Ketakutan, Dikira Bukan Petugas
-
Dibubarkan Sebelum Diskusi Dimulai, Buku Reset Indonesia Dianggap Ancaman?