Suara.com - Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferdinan Hutahaean hanya bisa tersenyum saat mendengar Presiden Joko Widodo atau Jokowi membela diri soal korupsi di Indonesia dengan menggunakan data. Ferdinan mempertanyakan pemahaman Jokowi atas data yang digunakan.
"Saya hanya bisa tersenyum membaca statement Jokowi ini. Saya jadi bertanya, kira-kira Jokowi ngerti nggak dengan Indeks Persepsi Korupsi itu?," kata Ferdinand kepada Suara.com, Selasa (4/12/2018).
Ferdinand menganggap pernyataannya tersebut didasari oleh penilaiannya terhadap pencapaian pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi yang dinilainya malah stagnan sejak pemerintahan Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Politikus Partai Demokrat ini kemudian menyebut kalau zaman kepemimpinan SBY, Indonesia mendapatkan indeks penilaian sebesar 32 poin.
"Kalau Jokowi ngerti, harusnya Jokowi justru prihatin mengapa indeks ini buntu dan stagnan 2 tahun terakhir. Mengapa sekarang pertumbuhan scorenya buntu? Ini yang harus ditanya Jokowi kepada dirinya daripada meminta Prabowo bicara data," ujarnya.
Ferdinand membela ucapan Prabowo yang menyebut kalau praktik korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium empat karena banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada masa kepemimpinan Jokowi. Dirinya pun menyebut kalau dari banyaknya pihak yang terkena OTT itu berasal dari PDIP.
"Hampir tiap minggu terjadi OTT dan didominasi PDIP yang menjadi partai Jokowi bernaung," katanya.
Oleh karena itu Ferdinand menilai kalau ucapan Prabowo itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan meminta Jokowi untuk memahaminya.
Selain itu Ferdinand mengaku curiga kalau Jokowi sedang menyembunyikan tingginya angka korupsi di Indonesia dengan menggunakan data ICP.
Baca Juga: Kubu Tommy Soeharto Tuding Jaksa Agung Tak Baca Berkas Perkara
"Jadi apa yang disampaikan Prabowo adalah realitas, korupsi memang stadium akut, buktinya OTT marak. Ini yang harus dipahami Jokowi. Atau Jokowi sedang berusaha menutupi tingginya korupsi era pemerintahannya dengan bicara angka ICP?," pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi angkat bicara terkait pernyataan Prabowo yang menyebut Indonesia mengalami penyakit korupsi dengan tingkat stadium 4.
Menurut Jokowi, pernyataan Prabowo tersebut berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia saat ini.
Dari hasil paparan Ketua KPK, Agus Rahardjo tentang Preception Indeks Corruption Indonesia (ICP), Indonesia mendapat indeks penilaian tertinggi yakni 37 poin.
"Jadi pada indeks prestasi korupsi kita pada angka 37 ini patut kita syukuri, jangan sampai ada yang menyampaikan bahwa korupsi kita stadium 4, tidak ada. Kenaikannya seperti itu harus kita syukuri bagus sekali," ujarnya di Hotel Bidakara, Selasa pagi.
Berita Terkait
-
Jokowi Puji Boyolali Dalam Upaya Pencegahan Korupsi
-
Banyak Relawan Jadi Komisaris BUMN, Jokowi Akan Kesulitan Lawan Prabowo
-
Soal Laporan Terakhir Kasus Penyerangan Novel, Jokowi: Tanyakan ke Kapolri
-
Geger Video Prabowo Salah Ucap Gelar Nabi Muhammad
-
Jokowi: Pembangunan Infrastruktur di Tanah Papua Tetap Lanjut
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Kerry Riza Ajak Masyarakat Lihat Perkaranya Berdasarkan Fakta Bukan Fitnah
-
Dugaan Korupsi Minyak Mentah: Saksi Bantah Ada Kontrak Sebut Tangki BBM OTM Jadi Milik Pertamina
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang
-
Usai di Komdigi, Massa Demo Datangi Polda Metro Jaya Minta Usut Kasus Mens Rea
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek