Suara.com - Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferdinan Hutahaean hanya bisa tersenyum saat mendengar Presiden Joko Widodo atau Jokowi membela diri soal korupsi di Indonesia dengan menggunakan data. Ferdinan mempertanyakan pemahaman Jokowi atas data yang digunakan.
"Saya hanya bisa tersenyum membaca statement Jokowi ini. Saya jadi bertanya, kira-kira Jokowi ngerti nggak dengan Indeks Persepsi Korupsi itu?," kata Ferdinand kepada Suara.com, Selasa (4/12/2018).
Ferdinand menganggap pernyataannya tersebut didasari oleh penilaiannya terhadap pencapaian pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi yang dinilainya malah stagnan sejak pemerintahan Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Politikus Partai Demokrat ini kemudian menyebut kalau zaman kepemimpinan SBY, Indonesia mendapatkan indeks penilaian sebesar 32 poin.
"Kalau Jokowi ngerti, harusnya Jokowi justru prihatin mengapa indeks ini buntu dan stagnan 2 tahun terakhir. Mengapa sekarang pertumbuhan scorenya buntu? Ini yang harus ditanya Jokowi kepada dirinya daripada meminta Prabowo bicara data," ujarnya.
Ferdinand membela ucapan Prabowo yang menyebut kalau praktik korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium empat karena banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada masa kepemimpinan Jokowi. Dirinya pun menyebut kalau dari banyaknya pihak yang terkena OTT itu berasal dari PDIP.
"Hampir tiap minggu terjadi OTT dan didominasi PDIP yang menjadi partai Jokowi bernaung," katanya.
Oleh karena itu Ferdinand menilai kalau ucapan Prabowo itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan meminta Jokowi untuk memahaminya.
Selain itu Ferdinand mengaku curiga kalau Jokowi sedang menyembunyikan tingginya angka korupsi di Indonesia dengan menggunakan data ICP.
Baca Juga: Kubu Tommy Soeharto Tuding Jaksa Agung Tak Baca Berkas Perkara
"Jadi apa yang disampaikan Prabowo adalah realitas, korupsi memang stadium akut, buktinya OTT marak. Ini yang harus dipahami Jokowi. Atau Jokowi sedang berusaha menutupi tingginya korupsi era pemerintahannya dengan bicara angka ICP?," pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi angkat bicara terkait pernyataan Prabowo yang menyebut Indonesia mengalami penyakit korupsi dengan tingkat stadium 4.
Menurut Jokowi, pernyataan Prabowo tersebut berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia saat ini.
Dari hasil paparan Ketua KPK, Agus Rahardjo tentang Preception Indeks Corruption Indonesia (ICP), Indonesia mendapat indeks penilaian tertinggi yakni 37 poin.
"Jadi pada indeks prestasi korupsi kita pada angka 37 ini patut kita syukuri, jangan sampai ada yang menyampaikan bahwa korupsi kita stadium 4, tidak ada. Kenaikannya seperti itu harus kita syukuri bagus sekali," ujarnya di Hotel Bidakara, Selasa pagi.
Berita Terkait
-
Jokowi Puji Boyolali Dalam Upaya Pencegahan Korupsi
-
Banyak Relawan Jadi Komisaris BUMN, Jokowi Akan Kesulitan Lawan Prabowo
-
Soal Laporan Terakhir Kasus Penyerangan Novel, Jokowi: Tanyakan ke Kapolri
-
Geger Video Prabowo Salah Ucap Gelar Nabi Muhammad
-
Jokowi: Pembangunan Infrastruktur di Tanah Papua Tetap Lanjut
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Perkosa Wanita di Ruang Tamu, Ketua Pemuda di Aceh Ditahan dan Terancam Hukuman Cambuk!
-
Akui Agus Suparmanto Ketum, DPW PPP Jabar Tolak Mentah-mentah SK Mardiono: Tak Sesuai Muktamar
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae untuk Nadiem, Kejagung: Kami Berpegang Pada Alat Bukti Sah
-
Ada HUT ke-80 TNI dan Dihadiri Prabowo, Tugu Monas Ditutup Sementara untuk Wisatawan Besok
-
Pemprov Sumut Kolaborasi Menuju Zero ODOL 2027
-
Mardiono Yakin SK Kepengurusan PPP di Bawah Pimpinannya Tak Akan Digugat, Kubu Agus: Bisa kalau...
-
Masa Tunggu Haji Diusulkan Jadi 26,4 Tahun untuk Seluruh Wilayah Indonesia
-
Prabowo Bakal Hadiri HUT ke-80 TNI, Monas Ditutup untuk Wisatawan Minggu Besok
-
Tembus 187 Kasus, Kecelakaan Kereta di Daop 1 Jakarta Terbanyak Melibatkan Orang!
-
Gelagapan Baca UUD 45, Ekspresi Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Disorot: Yang Dibaca Pancasila?