Suara.com - Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferdinan Hutahaean hanya bisa tersenyum saat mendengar Presiden Joko Widodo atau Jokowi membela diri soal korupsi di Indonesia dengan menggunakan data. Ferdinan mempertanyakan pemahaman Jokowi atas data yang digunakan.
"Saya hanya bisa tersenyum membaca statement Jokowi ini. Saya jadi bertanya, kira-kira Jokowi ngerti nggak dengan Indeks Persepsi Korupsi itu?," kata Ferdinand kepada Suara.com, Selasa (4/12/2018).
Ferdinand menganggap pernyataannya tersebut didasari oleh penilaiannya terhadap pencapaian pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi yang dinilainya malah stagnan sejak pemerintahan Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Politikus Partai Demokrat ini kemudian menyebut kalau zaman kepemimpinan SBY, Indonesia mendapatkan indeks penilaian sebesar 32 poin.
"Kalau Jokowi ngerti, harusnya Jokowi justru prihatin mengapa indeks ini buntu dan stagnan 2 tahun terakhir. Mengapa sekarang pertumbuhan scorenya buntu? Ini yang harus ditanya Jokowi kepada dirinya daripada meminta Prabowo bicara data," ujarnya.
Ferdinand membela ucapan Prabowo yang menyebut kalau praktik korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium empat karena banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada masa kepemimpinan Jokowi. Dirinya pun menyebut kalau dari banyaknya pihak yang terkena OTT itu berasal dari PDIP.
"Hampir tiap minggu terjadi OTT dan didominasi PDIP yang menjadi partai Jokowi bernaung," katanya.
Oleh karena itu Ferdinand menilai kalau ucapan Prabowo itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan meminta Jokowi untuk memahaminya.
Selain itu Ferdinand mengaku curiga kalau Jokowi sedang menyembunyikan tingginya angka korupsi di Indonesia dengan menggunakan data ICP.
Baca Juga: Kubu Tommy Soeharto Tuding Jaksa Agung Tak Baca Berkas Perkara
"Jadi apa yang disampaikan Prabowo adalah realitas, korupsi memang stadium akut, buktinya OTT marak. Ini yang harus dipahami Jokowi. Atau Jokowi sedang berusaha menutupi tingginya korupsi era pemerintahannya dengan bicara angka ICP?," pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi angkat bicara terkait pernyataan Prabowo yang menyebut Indonesia mengalami penyakit korupsi dengan tingkat stadium 4.
Menurut Jokowi, pernyataan Prabowo tersebut berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia saat ini.
Dari hasil paparan Ketua KPK, Agus Rahardjo tentang Preception Indeks Corruption Indonesia (ICP), Indonesia mendapat indeks penilaian tertinggi yakni 37 poin.
"Jadi pada indeks prestasi korupsi kita pada angka 37 ini patut kita syukuri, jangan sampai ada yang menyampaikan bahwa korupsi kita stadium 4, tidak ada. Kenaikannya seperti itu harus kita syukuri bagus sekali," ujarnya di Hotel Bidakara, Selasa pagi.
Berita Terkait
-
Jokowi Puji Boyolali Dalam Upaya Pencegahan Korupsi
-
Banyak Relawan Jadi Komisaris BUMN, Jokowi Akan Kesulitan Lawan Prabowo
-
Soal Laporan Terakhir Kasus Penyerangan Novel, Jokowi: Tanyakan ke Kapolri
-
Geger Video Prabowo Salah Ucap Gelar Nabi Muhammad
-
Jokowi: Pembangunan Infrastruktur di Tanah Papua Tetap Lanjut
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
Terkini
-
Perjuangkan Kesetaraan di Senayan, Ledia Hanifa Amaliah Digelari Legislator Peduli Disabilitas
-
LPSK Lindungi 20 Korban Pelecehan FH UI dari Potensi Intimidasi hingga Pelaporan Balik
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar
-
Getol Perkuat Diplomasi Antar-Parlemen, Ravindra Airlangga Sabet KWP Award 2026
-
Kasus Tragis di Kediri, Nenek Diduga Aniaya Cucu hingga Meninggal Dunia
-
Tambahan 24 Pesawat Tempur Rafale Masih Dikaji, Kemhan Pastikan Belum Ada Kontrak Baru
-
Gercep Respons Bencana Alam, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua Diganjar KWP Awards 2026