Suara.com - Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferdinan Hutahaean hanya bisa tersenyum saat mendengar Presiden Joko Widodo atau Jokowi membela diri soal korupsi di Indonesia dengan menggunakan data. Ferdinan mempertanyakan pemahaman Jokowi atas data yang digunakan.
"Saya hanya bisa tersenyum membaca statement Jokowi ini. Saya jadi bertanya, kira-kira Jokowi ngerti nggak dengan Indeks Persepsi Korupsi itu?," kata Ferdinand kepada Suara.com, Selasa (4/12/2018).
Ferdinand menganggap pernyataannya tersebut didasari oleh penilaiannya terhadap pencapaian pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi yang dinilainya malah stagnan sejak pemerintahan Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Politikus Partai Demokrat ini kemudian menyebut kalau zaman kepemimpinan SBY, Indonesia mendapatkan indeks penilaian sebesar 32 poin.
"Kalau Jokowi ngerti, harusnya Jokowi justru prihatin mengapa indeks ini buntu dan stagnan 2 tahun terakhir. Mengapa sekarang pertumbuhan scorenya buntu? Ini yang harus ditanya Jokowi kepada dirinya daripada meminta Prabowo bicara data," ujarnya.
Ferdinand membela ucapan Prabowo yang menyebut kalau praktik korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium empat karena banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada masa kepemimpinan Jokowi. Dirinya pun menyebut kalau dari banyaknya pihak yang terkena OTT itu berasal dari PDIP.
"Hampir tiap minggu terjadi OTT dan didominasi PDIP yang menjadi partai Jokowi bernaung," katanya.
Oleh karena itu Ferdinand menilai kalau ucapan Prabowo itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan meminta Jokowi untuk memahaminya.
Selain itu Ferdinand mengaku curiga kalau Jokowi sedang menyembunyikan tingginya angka korupsi di Indonesia dengan menggunakan data ICP.
Baca Juga: Kubu Tommy Soeharto Tuding Jaksa Agung Tak Baca Berkas Perkara
"Jadi apa yang disampaikan Prabowo adalah realitas, korupsi memang stadium akut, buktinya OTT marak. Ini yang harus dipahami Jokowi. Atau Jokowi sedang berusaha menutupi tingginya korupsi era pemerintahannya dengan bicara angka ICP?," pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi angkat bicara terkait pernyataan Prabowo yang menyebut Indonesia mengalami penyakit korupsi dengan tingkat stadium 4.
Menurut Jokowi, pernyataan Prabowo tersebut berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia saat ini.
Dari hasil paparan Ketua KPK, Agus Rahardjo tentang Preception Indeks Corruption Indonesia (ICP), Indonesia mendapat indeks penilaian tertinggi yakni 37 poin.
"Jadi pada indeks prestasi korupsi kita pada angka 37 ini patut kita syukuri, jangan sampai ada yang menyampaikan bahwa korupsi kita stadium 4, tidak ada. Kenaikannya seperti itu harus kita syukuri bagus sekali," ujarnya di Hotel Bidakara, Selasa pagi.
Berita Terkait
-
Jokowi Puji Boyolali Dalam Upaya Pencegahan Korupsi
-
Banyak Relawan Jadi Komisaris BUMN, Jokowi Akan Kesulitan Lawan Prabowo
-
Soal Laporan Terakhir Kasus Penyerangan Novel, Jokowi: Tanyakan ke Kapolri
-
Geger Video Prabowo Salah Ucap Gelar Nabi Muhammad
-
Jokowi: Pembangunan Infrastruktur di Tanah Papua Tetap Lanjut
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Ahmad Luthfi Antarkan Jawa Tengah Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi dari Kemendagri
-
Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai Politik
-
AJI dan PBHI Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan: Demokrasi Dipersempit, Pers Terancam Dibungkam
-
Istana Jadwalkan Pelantikan Pimpinan BGN Nanik S Deyang Dkk Pekan Depan
-
Prasetyo Hadi Ungkap Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang Pimpin BGN
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan
-
Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?
-
KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas
-
Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA