Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan wilayah pesisir utara Jakarta atau Ancol aman, pasca tsunami Selat Sunda menerjang pesisir Lampung Selatan, Pandeglang, dan Kabupaten Serang. Sehingga larangan untuk mendekati wilayah pantai tidak berlaku di pesisir utara Jakarta.
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, mengacu hasil rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), imbauan untuk tidak mendekati wilayah pantai selama Gunung Anak Krakatau masih meletus hanya berlaku di sepanjang pesisir Selat Sunda. Sehingga imbauan ini tidak berlaku untuk pesisir utara Jakarta.
"Pengaruh ke daerah lain nggak ada, pengaruh hanya di sekitar Selat Sunda saja. Jakarta dan Ancol aman dari sini (tsunami Selat Sunda). Masyarakat Jakarta aman dalam beraktivitas," kata Sutopo dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Selasa (25/12/2018).
Meskipun wilayah pesisir utara Jakarta dinyatakan aman dari pengaruh pasca tsunami Selat Sunda, Sutopo mengimbau agar warga tetap waspada. Sebab, wilayah pesisir utara Jakarta akan mengalami pengaruh dari perubahan cuaca yang terjadi.
"Pantai lain kena pengaruh bukan karena Selat Sunda tapi karena cuaca," imbuh Sutopo.
Sebelumnya BMKG mengeluarkan imbauan bagi warga yang tinggal di kawasan Selat Sunda agar menjauhi wilayah pantai selama pemicu tsunami yang diduga dari letusan Gunung Anak Krakatau (GAK) masih berlangsung.
"Untuk warga di sekitar Selat Sunda diimbau jangan berada di laut dan jauhi pantai, karena pemicunya masih diduga," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Jakarta, Minggu (23/12/2018).
Imbauan serupa juga telah dikeluarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Merujuk data BMKG, pria yang kerap disapa JK itu meminta agar warga menjauhi pantai pasca terjadinya tsunami di Selat Sunda untuk mengantisipasi adanya tsunami susulan.
"Memang BMKG memprediksi masih ada lagi seperti ini. Artinya diserukan penduduk untuk meninggalkan daerah pantai untuk sementara, harus lebih jauh, ke bukit. Jangan di pantai," ungkap JK.
Baca Juga: Dianggap Tak Islami, FPI Razia dan Potong Celana Jins Perempuan di Aceh
Diketahui, tsunami setinggi 2 meter menerjang pesisir Lampung Selatan, Pandeglang dan Kabupaten Serang pada Sabtu (22/12/2018) malam. Air laut yang menyapu bersih daratan itu disebabkan longsoran Gunung Anak Krakatau.
Berdasarkan data BNPB per Selasa (25/12/2018) pukul 13.00 WIB, tercatat sebanyak 429 orang meninggal dunia, 1.485 orang mengalami luka-luka, 154 orang dinyatakan hilang dan 16.082 orang mengungsi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional