Suara.com - Perempuan berinisial RA menceritakan kejadian pelecehan seksual serta pemerkosaan yang dilakukan oleh atasannya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK). Sempat berontak, RA malah kehilangan pekerjaannya.
Pelecehan tersebut terjadi sejak April 2016 hingga November 2018. RA mengakui menjadi korban tindakan hubungan seksual perkosaan oleh SAB, salah satu anggota Dewan Pengawas BPJS TK.
Ia mengakui empat kali dperkosa saat dalam perjalanan dinas menemani sang bos. Tak hanya itu, RA kerap mendapatkan perlakuan tidak senonoh oleh SAB di lingkungan kantornya.
"Di kantor ia berulangkali memaksa ciuman saya, meminta saya memegang kemaluannya, atau memegang bagian-bagian tubuh saya yang sama sekali tidak layak dilakukan seorang atasan terhadap bawahan," kata RA di Kantor SMRC, Jalan Cisadane, Jakarta Pusat, Jumat (28/12/2018).
RA sempat bercerita kepada salah satu anggota Dewan Pengawas BPJS, mengenai semua peristiwa yang dialaminya, namun hasilnya tetap nihil.
Pada 26 November, RA tak sengaja melihat unggahan tulisan tentang pemerkosaan perempuan di Instagram milik dosennya, Ade Armando. RRA merupakan salah satu mahasiswa S2 di universitas swasta Jakarta.
"Saya membaca unggahan di Instagram dosen saya, Pak Ade Armando yang menyatakan 'pemerkosaan terjadi karena perempuan lemah, karena itu untuk melawan pemerkosaan perempuan harus kuat', saya terinspirasi oleh kalimat singkat itu," ujarnya.
Selang dua hari dari membaca unggahan Ade itu, dirinya sedikit mendapatkan motivasi, RA malah mendapatkan perlakuan kasar dari SAB di kantornya.
RA meyakini, perlakuan tersebut dilakukan karena SAB kesal kepada RA yang menolak menerima tindakan seksualnya.
Baca Juga: Ariyo Wahab Ngaku Dapat Ilmu Penting dari Dian Pramana Poetra
Karena kesal, RA sengaja menyebarkan potongan obrolannya dengan SAB melalui WhatsApp. Sebaran potongan-potongan chat itu alhasil membuat geger satu kantor.
Atas kejadian itu, RA menghadap Dewan Pengawas BPJS TK. Bukannya mendapat perlindungan, RA malah dipecat.
"Hasil Rapat Dewan Pengawas pada 4 Desember justru memutuskan untuk mengeluarkan Perjanjian Bersama yang isinya mem-PHK saya sejak akhir Desember 2018. Saya menolak menandatangani Surat Perjanjian Bersama tersebut.”
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah