Suara.com - Lembaga swadaya masyarakat Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menyayangkan keputusan KPU membatalkan menyampaian visi dan misi serta program dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019 yang dijadwalkan pada 9 Januari 2019 mendatang.
Melalui penyampaian visi dan misi serta program itu, masyarakat dapat mengetahui apa saja rencana kerja dan program dari pasangan calon presiden dan wakil presiden jika nantinya memimpin negara.
"KPU sepatutnya memfasilitasi penyampaian visi dan misi serta program dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Direktur KoDe Inisiatif Veri Junaidi pada sebuah diskusi di Tebet, Jakarta, Minggu (6/1/2019).
Selama sekitar 2 bulan kampanye, menurut dia, tidak terlihat adanya diskusi atau perdebatan di ruang publik terkait dengan visi, misi, dan program yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Masyarakat melihat perdebatan yang ramai di ruang publik hanyalah 'gimmick' politik saja. Orang awam menyebutnya hanya debat kusir saja," kata Veri.
Veri mengusulkan Capres Jokowi, sebagai incumbent, banyak menyampaikan visi, misi, dan program kepada publik, soal program kerja dan kinerjanya yang sudah dilakukan selama sekitar 4 tahun kepemimpinannya.
"Pak Jokowi juga sepatutnya menyampaikan visi dan misi Nawacita II sebagai lanjutan dari Nawacita I yang menjadi visi dan misi pada periode 2014 samoai dengan 2019," katanya.
Sementara itu, Capres Prabowo Subianto, menurut dia, sepatutnya dapat mengkritisi secara konstruktif program kerja apa saja yang kurang maksimal dari pemerintah dan mengusulkan soslusi agar menjadi lebih maksimal.
"Jika nantinya terpilih, melanjutkan dan melakukan perbaikan," katanya.
Baca Juga: Buntut Kebohongan Award Prabowo cs, Petinggi PSI Dipolisikan
Melalui sesi penyampaian visi, misi, dan program dari dua peserta Pilpres 2019, dia berharap masyarakat dapat mengetahui apa saja rencana kerja dan program yang akan dikerjakan jika terpilih pada pemilu presiden mendatang.
Adanya penyampaian visi, misi, dan program, menurut dia, masyarakat juga dapat mencermati, menilai, dan memberikan masukan kepada kedua pasangan calon sehingga dapat memberikan pendidikan politik sekaligus meningkatkan kualitas pemilu presiden. Menurut Veri, jika kedua pasangan calon mulai saat ini mengalihkan perdebatan di ruang publik ke arah sosialisasi visi, misi, dan program, masih belum terlambat.
"Masih ada waktu sekitar 2,5 bulan bagi masyarakat untuk mencermati dan menilai visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP