Suara.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik tak mau menanggapi komentar sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap tiga kandidat wakil gubernur (wagub) yang diajukan PKS. Beberapa fraksi menolak ketiga kandidat lantaran tidak mengenalnya lebih jauh.
Taufik mengatakan, menolak atau menyetujui kandidat wagub DKI dari PKS merupakan kewenangan tiap fraksi di DPRD Jakarta.
"Itu urusan fraksi bukan urusan kami. Itu kan kewenangan fraksi. Kita nggak bisa mempengaruhi fraksi. Orang itu kebijakan politk masing-masing," kata Taufik saat dihubungi, Selasa (8/1/2019).
Taufik memastikan, Gerindra sebagai salah satu partai pengusung tidak akan ikut campur dalam membantu mengenalkan para kandidat wagub. Taufik justru meminta PKS lebih aktif melakukan sosialisasi kepada para anggota dewan agar kandidat wagub dikenali.
"Kita nggak bisa pengaruhi fraksi orang. PKS harus lebih aktif dong, calonnya disosialisasikan," ungkap Taufik.
Awalnya kandidat wagub yang diusulkan hanya dua, yakni mantan Wakil Wali kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum DPW PKS DKI. Kekinian, nama Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi resmi dimasukkan ke dalam kandidat wagub DKI.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta agar Partai Gerindra turut membantu mensosialisasikan kandidat wakil gubernur (wagub) DKI. Sebab, masih ada beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta yang mengaku belum mengenal calon wagub DKI.
"Gerindra sebagai sekutu malah mestinya memiliki tujuan yang sama harus memperkenalkan membantu," ujar Suhaimi.
Beberapa fraksi mengakui secara terang-terangan tidak mengenal para kandidat wagub dari PKS. Mereka adalah anggota dewan dari fraksi Hanura, Golkar, dan PKB.
Baca Juga: Polisi Buka Data Digital Ponsel 2 Mucikari Vanessa Angel dan Avriellia
"Saya baru dengar nama kandidat. Benar-benar nggak tahu, gimana mau ngomong track record," kata Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis
-
Kasus Korupsi Eks Dirjen Kominfo Semuel Abrijani: Apa Alasan Jaksa Menunda Pembacaan Tuntutan?
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Mahfud MD Geram Pernyataan Dwi Sasetyaningtyas Soal Anak WNA, Setuju Sanksi Cabut Beasiswa
-
Jaksa Tetap Tuntut Marcella Santoso 17 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Minyak Goreng
-
Menkes Akui Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia Super Mahal, Sebut di Luar Negeri Justru Digaji
-
Kerusuhan Meksiko Disorot, Pemerintah Diminta Lindungi WNI dan Waspadai Ancaman Narkoba ke Indonesia
-
BEM se-DIY Gelar Aksi Damai di Malioboro, 400 Personel Polisi Siaga Humanis
-
DPR Sebut Tragedi di Kawasan IMIP Alarm Nasional, Desak Evaluasi Total Tata Kelola Lingkungan
-
Desakan Tarik Brimob dari Pengamanan Sipil Menguat, Polri: Ini Ulah Individu, Bukan Struktural