Suara.com - Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Amien Rais mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak bersikap sok berkuasa. Hal itu disampaikan Amien Rais terkait penolakan yang dilakukan KPU terhadap revisi visi misi Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Amien menyampaikan kepada KPU agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sebab, kata dia peran KPU dalam Pemilihan Umum 2019 hanya sebatas sebagai penyelenggara. Menurutnya, jika KPU tidak berhati-hati dikhawatirkan akan berdampak buruk kepada pelaksanaan Pilpres 2019.
"Di sini saya katakan, please, jangan sok kuasa, anda itu cuma pelaksana ya. Nanti yang akan mendapatkan nasib buruk ya, yang nasib tidak diinginkan adalah pihak yang merasa pihak yang tidak memperoleh sebuah pileg (Pemilihan Legislatif) yang transparan, yang luber, jurdil," kata Amien di kawasan Jalan Daksa I, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2018).
Selain itu, Amien mewanti-wanti KPU untuk tidak melakukan hal yang macam-macam seperti daftar pemilih tetap (DPT) siluman yang sempat ramai di tengah masyarakat hingga e-KTP yang ditemukan berserakan di tempat yang tidak seharusnya. Pasalnya, politikus kawakan PAN itu mengaku tim BPN Prabowo-Sandiaga memikik tim yang ditugaskan untuk menyoroti bila ada kesalahan yang dilakukan KPU.
"Tolong karena kita sudah lebih pandai dari KPU. Insyaallah kita punya tenaga IT juga tidak kalah jadi jangan macam-macamlah," pungkasnya.
Sebelumnya, KPU menolak perubahan visi misi yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengungkapkan dokumen resmi visi misi dan program kandidat yang telah diajukan terdahulu sudah dipublikasikan di website KPU.
"Sekarang ini sudah melampaui tahapan pencalonan maka perubahan dokumen visi misi program tidak diperbolehkan," kata Wahyu kepada wartawan, Jumat (11/1/2019).
Tag
Berita Terkait
-
Amien Rais: Revolusi Mental Jokowi Cuma Ciptakan Budaya Tipu-tipu
-
KPU Tolak Perubahan Visi Misi Prabowo - Sandiaga
-
Ira Koesno dan Imam Jamin Netral saat Pandu Debat Pertama Capres - Cawapres
-
KPU Akan Serahkan Kisi-kisi Debat Capres-Cawapres Hari Ini
-
Zulkifli Hasan Disoraki Kader PDIP, Hasto Minta Maaf Sambil Cipika-cipiki
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
Terkini
-
Usut Suap Bupati Ponorogo, KPK Geledah 6 Lokasi dan Amankan Uang di Rumah Dinas
-
Roy Suryo Jadi Tersangka, Mahfud MD: Tuduhan Tidak Jelas, Pembuktian Ijazah Harusnya di Pengadilan
-
Korupsi PLTU Rugikan Negara Rp1,35 Triliun, Adik JK Halim Kalla Diperiksa Polisi Hari Ini
-
Satgas Pangan Cek 61 Titik, Temukan Satu Pedagang di Jakarta Jual Beras di Atas HET
-
Usulannya Diabaikan, Anggota DPR Protes Keras dan Luapkan Kekecewaan kepada Basarnas
-
Prabowo Pangkas Rp15 Triliun, Tunjangan ASN DKI dan KJP Aman? Ini Janji Tegas Gubernur!
-
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Viral di Dunia Maya, Raup Lebih dari 85 Juta Views
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?
-
Tiga Hari ke Depan, Para Pemimpin Dunia Rumuskan Masa Depan Pariwisata di Riyadh