Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menilai jargon Revolusi Mental yang digaungkan Presiden Jokowi tak memunyai kejelasan dalam praktik.
Bahkan, Amien Rais menyebutkan rezim pemerintahan Jokowi malah menetaskan budaya baru, yakni budaya tipu-tipu atau lying culture.
Pada awal pemerintahan Jokowi, Amien mengakui revolusi mental adalah wacana baik. Sebab, ia teringat Presiden pertama RI Soekarno juga mengedepankan revolusi mental.
Namun, Amien kekinian menilai revolusi mental yang digaungkan Jokowi malah tidak jelas lantaran tidak memiliki dokumen otentik yang bisa menjelaskan detail konsep tersebut.
"Menurut saya revolusi mental Pak Jokowi itu memang tidak jelas, tidak ada dokumen otentik yang mengenai (itu), apa sih maksudnya?" kata Amien dalam acara peluncuran bukunya 'Hijrah, Selamat Tinggal Revolusi Mental, Selamat Datang Revolusi Moral' di kawasan Jalan Daksa I, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2018).
Amien juga mengatakan, selama ini rezim Jokowi tidak terlihat memiliki kompas moral dalam memimpin negara. Padahal, kompas moral itu sangat diperlukan bagi seorang pemimpin.
Moral yang dimaksudnya ialah kemampuan seseorang bisa membedakan salah maupun benar. Kapasitas untuk itu, kata Amien, tak dimiliki Jokowi, sehingga kala melakukan kebohongan, tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya.
"Sepertinya enteng kalau orang tidak punya kompas moral, berjanji sebanyak mungkin, itu enggak apa-apa. Kemudian bohong juga enggak apa-apa, karena enggak punya kompas moral, kemudian jadi permisif," ujarnya.
Karena itulah, Amien menilai rezim Jokowi malah melahirkan budaya baru, yakni budaya tipu-tipu.
Baca Juga: Ingin Ibunya Bahagia, Bocah 10 Tahun Ini Nekat Bunuh Diri
"Jadi ini yang menyebabkan lantas di masyarakat bangsa kita ini muncul semacam a new culture, budaya tipu-tipu. Lying culture, budaya menipu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ma'ruf Amin Akan Latihan Bedakan Debat Pilpres dan Ceramah 15 Januari
-
Kubu Prabowo Bangun Posko Dekat Rumah Jokowi, Tanduk Banteng Bakal Keluar
-
Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Kompak Naik Tipis
-
Fahri Hamzah Sebut Pemerintahan Jokowi Bencana, PSI Beri Jawaban Menohok
-
Ketua GP Ansor: Kelompok Radikal Mulai Terkonsolidasi karena Pilpres
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu