Suara.com - Badan Pemenangan Nasional calon presiden (capres) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menuding Joko Widodo telah melakukan serangan terhadap pribadi Prabowo Subianto dalam debat capres pertama yang digelar di Jakarta, Kamis malam (17/1/2019).
Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa serangan pribadi itu adalah ketika Jokowi mengungkit soal calon anggota legislatif bekas napi korupsi dari Gerindra dan ketika Jokowi mengklaim dirinya tak punya masalah terkait hak asasi manusia.
"Kok yang kita debatkan itu masalah-masalah negaraan, kemudian serangannya pribadi. Misalnya menyerang partai, padahal Pak Jokowi lupa yang paling banyak tertangkap korupsi adalah partai yang mendukung Pak Jokowi," kata Dahnil di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).
"Pak Jokowi lupa bahwa OTT KPK 60 persen didominasi partai pendukung Pak Jokowi. Pernyataan Pak Jokowi itu seperti memukul air di dulang, terpercik ke muka sendiri," tambahnya.
Sebelumnya, Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi - Ma'aruf Amin kembali menegaskan mereka tidak memiliki potongan wajah seorang pemimpin diktator.
"Kami tidak ingin banyak bicara, kami paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak punya potongan diktator atau otoriter," kata Jokowi dengan tegas.
Jokowi memang kerap kali diterpa isu miring yang mengatakan dirinya sebagai seorang diktaktor dan dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun isu tersebut hingga kini belum terbukti kebenarannya.
Jokowi juga mengklaim tidak punya catatan sejarah dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, tindak kekerasan dan korupsi.
"Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM, kekerasan, dan korupsi," tambahnya.
Berita Terkait
-
Harga Mati! Presiden Prabowo Targetkan Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030
-
Pengamat Soroti Rencana Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah: Dengarkan Keluhan, Jangan Cuma Beri Arahan
-
Catatan Penting dari DPR di Balik Kesiapan Prabowo Kunjungi Korea Utara
-
Bukan Pidana, Eks Hakim Agung Beberkan Alasan Mengapa Kasus Ijazah Jokowi Harus Diuji di PTUN
-
Presiden Prabowo Tegaskan Kereta Api sebagai Instrumen Ekonomi Rakyat
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Sudaryono Copot 137 Kepala Dapur MBG, Penyebabnya Keracunan hingga Ngentit Uang
-
Seni Jathilan 'Gemparkan' Pasar Ngijon, Ketika Budaya Gerakkan Roda Ekonomi
-
Kabar Bagus! Harga Minyak Dunia Turun Usai AS - Iran Mau Berunding Lagi
-
15 Ide Lomba 17 Agustus yang Cocok untuk Semua Usia, Seru dan Tidak Membosankan
-
Berburu Kursi Empuk, Trik Pragmatis Golkar 'Anti-Oposisi' Demi Amankan Kekuasaan
-
Harda Tak Soal Isu Kenaikan Gaji Kepala Daerah, Jamin Tak Ada PHK PPPK
-
Cerita dari Taman Puring: Begini Serunya Mengikuti Latihan Komunitas Parkour Jakarta
-
Apakah Implora Jelly Tint Tahan Lama? Ini Klaim dan Review Jujur Pengguna
-
Buntut Sidak Jalan Suryakencana, Wawali Jenal Mutaqin Evaluasi Bagi Hasil Juru Parkir
-
Misteri Kematian Mantan Istri Polisi di Medan, Propam Dalami Peran Brigadir IH