Suara.com - Debat capres sesi pertama baru saja digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam. Pada debat pertama itu membahas masalah, penegakkan hukum, HAM dan terorisme.
Sepanjang sesi debat berlangsung, dua kubu baik pasangan Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saling lempar pertanyaan maupun pernyataan.
Tim Suara.com mencoba merangkum sejumlah pernyataan dari kedua pasangan calon di debat capres itu melalui CEK FAKTA. Karena beberapa pernyataan perlu dicek kebenarannya. Pernyataan apa saja, simak rangkumannya.
1. Jokowi Kutip ICW Bilang Caleg Eks Koruptor Banyak di Gerindra
Jokowi mengklaim Partai Gerindra yang diketuai rivalnya—Capres Prabowo Subianto—paling banyak mengajukan calon legislator pada Pemilu 2019 dari kalangan mantan narapidana koruptor.
Saat mengajukan klaimnya dalam debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Kamis (17/1) malam, Jokowi menyebut mempunyai data dari Indonesia Corruption Watch atau ICW.
Faktanya:
Data ICW yang diperbarui tanggal 10 Januari 2019, menyebutkan terdapat 40 caleg eks napi koruptor yang tersebar di tingkat nasional (DPR RI), provinsi, sampai kabupaten/kota.
Dalam data yang dirilis ICW tersebut, Partai Gerindra bukan yang paling banyak menyetor eks koruptor menjadi caleg.
Baca Juga: Kondisi Semakin Baik, Ustadz Arifin Ilham Dikabarkan Boleh Pulang
Partai Gerindra berada di posisi kedua bersama Partai Hanura, setelah Partai Golkar. Gerindra dan Hanura sama-sama memunyai 6 caleg eks koruptor. Sementara Partai Golkar terdapat 8 caleg eks koruptor.
Namun, berdasarkan daftar caleg tetap KPU yang dipublikasikan September 2018, Partai Gerindra memunyai caleg eks koruptor paling banyak, yakni 6 orang.
Data KPU tersebut merujuk pada gugatan sejumlah napi koruptor yang menjadi bacaleg diloloskan Bawaslu. Belakangan, Mahkamah Agung juga membatalkan PKPU 20/2018 yang melarang eks napi koruptor menjadi caleg, karena dianggap bertentangan dengan UU Pemilu.
Akhirnya, KPU meloloskan seluruh caleg eks napi koruptor. Menurut data KPU, total ada 38 caleg eks koruptor. Jumlah tersebut terdiri dari 12 caleg DPRD Provinsi dan 26 caleg DPRD kabupaten/kota.
Kesimpulan:
Partai Gerindra bukan yang paling banyak memunyai caleg dari kalangan eks napi koruptor bila merujuk data ICW. Namun, berdasarkan data resmi KPU, maka Jokowi benar bahwa Partai Gerindra terbanyak memunyai caleg dari kalangan eks napi koruptor.
Tag
Berita Terkait
-
Analisa Gestur di Debat Capres: Dari Joget, Pijat Hingga Gulung Lengan
-
Menilik Bahasa Tubuh Jokowi dan Prabowo dalam Debat Capres Pertama
-
OSO Puji Ma'ruf Amin Mampu Tahan Diri Saat Debat Capres
-
Amien Rais Usai Debat Capres : Prabowo Tampilkan Sosok Negarawan
-
Prabowo Dinilai Plinplan dalam Isu Korupsi, BPN: Dia Bicara Prioritas
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik