Suara.com - Pengacara Capres - Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan kalau narapidana teroris Abu Bakar Baasyir tidak mau terburu-buru keluar dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Padahal, menurutnya Baasyir sudah mendapatkan pembebasan tanpa syarat dari Presiden Jokowi.
Terkait hal itu, Yusril mengaku telah menyerahkan kepada mantan Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu soal kapan dirinya mau bebas dari penjara. Bahkan, Baaasyir sempat menyampaikan langsung kepada Yusril saat ditemui di Lapas Gunung Sindur, kemarin.
"Tapi, ustaznya minta, 'pak Yusril jangan buru-buru'. Loh bagaimana?," kata Yusril di Kantor Mahendradatta, Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).
Saat ditanya alasannya, Abu Bakar menyebut ingin membereskan segala barang-barang yang disimpan di sel tahannya. Karena itulah Abu Bakar meminta kepada Yusril untuk tidak terburu-buru mengurusi administrasi pembebasannya.
"Saya mau bereskan kamar saya, disitu banyak barang-barang, 3-5 hari. Ya terserah ustaz lah saya bilang. Yang penting hari Senin diproses pembebasannya," ujarnya.
Oleh karena itu, Yusril mengatakan bahwa kalau proses administrasi akan dilakukan mulai hari Senin, 21 Januari mendatang. Masalah kapan Abu Bakar keluar dari sel tahanan, Yusril menyerahkan kepada Abu Bakar.
"Kapan ustaznya meninggalkan LP kita serahkan kepada beliau. Jadi kalau sudah ditaken hari Senin sampai hari Kamis itu beliau tentukan, dia tinggal numpang tidur di LP saja," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Moeldoko: Bukan Berarti Baasyir Bebas, Kita Kendor Terhadap Teroris
-
Yusril: Hati Saya Sendiri Tidak Yakin Baasyir Itu Teroris
-
JK Merasa Aneh Muncul Isu Pembebasan Baasyir Dikaitkan dengan Pilpres
-
Yusril: Pembebasan Baasyir Tak Langgar Aturan
-
Syarat Pembebasan, Yusril: Baasyir Tolak Tanda Tangan Setia pada Pancasila
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO