Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sangat heran dengan bertebarnya isu muatan politik di balik keputusan Presiden Joko Widodo memberikan pembebasan terhadap terpidana Abu Bakar Baasyir. Meski demikian, JK, sapaan akrab Jusuf Kalla tak mau menanggapi terlalu serius tudingan pembebasan Baasyir merupakan langkah capres Jokowi untuk menarik simpati kaum muslim terkait Pilpres 2019.
"Apa sih di Indonesia ini-itu dikait-kaitkan dengan politik. Apa saja, semua dikaitkan dengan politik," katanya JK saat menghadiri acara Indonesia Millenial di hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).
Menurutnya, alasan Jokowi memberikan pembebasan terhadap Baasyir murni karena alasan kemanusiaan. Tidak ada maksud lain termasuk politik terkait adanya pembebasan Baasyir yang diberikan Jokowi.
"Ya karena alasan kemanusiaan," jelasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara DPP Front Pembela Islam yang juga Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif Slamet Ma'arif menganggap syarat muatan politik dari Jokowi terkati pembebasan Baasyir. Sebab, pemberian pembebasan terhadap terpidana terorisme yang mendekam di Lapas Gunung Sindur bersamaan dengan tahun politil terkait Pilpres 2019.
Dia menilai jika karena kasihan, seharusnya Jokowi membebaskan Baasir sejak lama.
"Beliau tidak bersalah dan korban kriminalisasi seharusnya bebas dari kemarin kemarin, harusnya sudah bebas dari dulu kenapa baru sekarang jelang pilpres ? Ada apa?," kata Slamet kepada Suara.com, kemarin.
Menurutnya, niatan Jokowi ingin mencari simpatisan umat muslim sangat jelas terlihat. Mengingat, banyak ulama yang terjerat kasus hukum dimasa pemerintahanya.
"Kalau niat dihati jadi saya nggak tahu, tapi indikasi kearah sana terlihat (meraup suara umat muslim)," terangnya.
Baca Juga: Kemenkes Jamin Ketersediaan ARV
Namun dia menilai cara Jokowi seperti ini tidak akan berhasil merebut simpatisan umat muslim. Dia menilai umat muslim Indonesia sudah bisa bersikap dan faham presiden mana yang harus dipilih pada pemilu nanti.
"Kurang yakin saya (berhasil merebut simpatisa umat muslim) karena umat tahu siapa yang penjarakan, dan umat faham sikap Uztad Abu Bakar Ba'asir terhadap Ini rezim," terangnya.
Tag
Berita Terkait
-
Yusril: Pembebasan Baasyir Tak Langgar Aturan
-
Syarat Pembebasan, Yusril: Baasyir Tolak Tanda Tangan Setia pada Pancasila
-
Rayakan Pembebasan Baasyir, Keluarga Bakal Gelar Syukuran
-
Bangun 500 Rumah Tukang Cukur, Jokowi: Sebulan Rp 800 Ribu, Sangat Murah
-
Tim Pengacara Muslim: Abu Bakar Baasyir Bebas Murni karena Proses Hukum
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO