Suara.com - Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menghimbau ke - 138 relawan yang diterjunkan ke daerah agar melayani pembuatan KTP elektronik atau e-KTP wilayah yang telah ditentukan. Bahkan orang dari luar wilayah yang telah ditentukan harus dilayani jika ingin membuat e-KTP.
Menurut Zudan pihaknya tidak boleh menutup kesempatan orang mendapatkan e-KTP. Hal itu dikatakan Zudan saat ditemui wartawan.
"Kalau nanti kita menemukan penduduk penduduk yang bersangkutan itu bukan orang wilayah setempat, jangan ditolak," ujarnya di kantor Dukcapil Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).
Menurutnya, memiliki e-KTP merupakan hak semua orang. Lembaganya sebagai pelayan masyarakat harus tetap memfasilitasi hal tersebut agar angka kepemilikan e-KTP makin meningkat.
"Karena ini betul - betul Dukcapil dengan standar yang sama bisa menjadi perekat NKRI. Orang dimanapun harus kita layani. Kalau ada kesulitan mohon saling berkomunikasi," jelasnya.
Untuk diketahui, relawan ini diterjunkan untuk mengejar target kepemilikan KTP elektronik di Indonesia saat ini. Pasalnya perekaman e-KTP di Seluruh Indonesia baru mencapai 97,21 persen.
"Hari ini ada 138 relawan yang akan kita berangkatkan menuju 86 titik layanan yang terbagi di 5 provinsi dan 26 kabupaten/ kota," bebernya.
Ke 138 relawan ini berasal dari lima kota yang tingkat kepemilikan e-KTP - nya sudah mencapai 95 persen. Dirinya pun berterimakasih kepada Pemperintah Provinis setempat yang mau mengirimkan tim relawanya.
"Terima kasih kepada bapak gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY dan Kalimantan Selatan yang sudah mengirimkan relawannya untuk berangkat," terangnya.
Baca Juga: Orang Gila Tampar Petugas Disdukcapil saat Pendataan buat e-KTP
Nantinya para relawan akan diterjunkan ke wilayah Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara. Kelima daerah ini merupakan wilayah dengan kawasan kepimilikan e-KTP di bawah 85 persen.
"Provinsi Sulawesi Barat yang baru terekam mencapai 77,8 persen, Maluku 79,95 persen, Maluku Utara 79,44 persen, Papua Barat itu 64,18 persen dan Papua 37,98 persen," lanjut Zudan.
Tiap titik layanan nantinya akan ditempati oleh 4 relawan yang akan melayana pembuatan e-KTP. Keempat relawan tiap titik sudah dibekali peralatan lengkap untuk menunjang pembuatan e-KTP dengan cepat. Sehingga semuga warga yang ingin membuat e-KTP dari yang berumur 17 tahun atau yang sudah pernah menikah bisa terfasilitasi dengan baik.
"Hasil evaluasi kita 60-70 persen perekaman sudah bisa dicetak 30 menit hingga satu jam. Jadi Saya minta tim yang sudah bisa dicetak langsung di cetak dan dibagikan," terangnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
-
Profil Victor Hartono: Pewaris Djarum, Dicekal Negara Diduga Kasus Pajak
-
Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah, Kejati DIY Geledah Kantor BUKP Tegalrejo Jogja
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
Terkini
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM
-
Buntut Demo Agustus Ricuh, 21 Aktivis Didakwa Hina Presiden dan Lawan Aparat
-
Demi Yakinkan Pensiunan, KPK Rela Pinjam Uang Tunai Rp300 Miliar untuk Dipamerkan
-
Drama Pohon Tumbang Usai, MRT Jakarta Kembali Normal Jelang Jam Pulang Kantor
-
Divonis 4,5 Tahun Penjara, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi 'Mengadu' ke Prabowo: Mohon Perlindungan
-
Tidak Diumumkan Besok? Menaker Bocorkan Kenaikan Upah Minimum 2026 Tidak Satu Angka, Ini Alasannya
-
KPK Jelaskan Alasan Pamer Duit Rp300 Miliar yang Diserahkan ke PT Taspen
-
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo Cs Wajib Lapor Seminggu Sekali