Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kedua calon presiden yang kembali terlibat dalam debat pilpres pada 17 Februari mendatang harus banyak belajar karena sudah tidak ada lagi bocoran pertanyaan atau kisi-kisi dari KPU.
"Kalau dulu kan sudah bocor soalnya, sekarang tidak. Berarti harus belajar lebih banyak, konteks dari debat ya itu," kata Jusuf, yang karib disapa JK, kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (22/1/2019).
Untuk menjadi pemimpin negara, capres harus memiliki wawasan luas sehingga mengerti persoalan dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa.
Kemampuan wawasan tersebut dapat tercermin dari bagaimana capres itu berdebat, sehingga penyelenggaraan debat capres tanpa bocoran kisi-kisi pertanyaan menjadi penting bagi masyarakat untuk mengetahui bobot pengetahuan capres tersebut, jelas JK.
"Ya memang presiden itu pengetahuannya harus luas. Kalau pengetahuannya hanya artinya terbatas, wah bagaimana negeri ini menjadi besar?" tambahnya.
Sebelumnya, pada pelaksanaan debat perdana yang diikuti kedua pasangan capres-cawapres, Kamis (17/1), para kandidat telah memperoleh bocoran kisi-kisi pertanyaan sebelumnya.
Hal itu menyebabkan pelaksanaan debat capres perdana tersebut menjadi tidak ditanggapi secara antusias oleh masyarakat, Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun mengevaluasi debat perdana tersebut.
KPU memutuskan untuk tidak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada kedua kandidat capres untuk pelaksanaan debat pilpres kedua pada 17 Februari mendatang.
Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan, kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi KPU terhadap pelaksanaan debat perdana pada Kamis (17/1/2019) lalu, yang dinilai tidak memuaskan harapan publik.
Wahyu menambahkan, dengan ditiadakannya pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan tersebut, diharapkan pelaksanaan debat pilpres dapat berjalan lebih baik dari debat perdana. (Antara)
Berita Terkait
-
Jadi Buron Kasus Pencemaran Nama Baik JK, Kejagung Buru Silfester Matutina
-
Api Kembali Membara: Habib Rizieq Serukan Umat Tangkap dan Seret Silfester Matutina ke Kejaksaan!
-
Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Jusuf Kalla: Memang Perlu Ada Perubahan, Kesejahteraan hingga Keadilan
-
JK Ungkap Dua Masalah Perjanjian Damai Helsinki yang Belum Tuntas: Lahan dan Bendera Aceh
-
Baleg DPR RI Rapat Undang Jusuf Kalla, Ada Apa?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo