Suara.com - Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) akan menanggung 100 persen biaya premi yang dibayarkan para pemilik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berkategori miskin. Kebijakan itu akan mulai diterapkan pada musim tanam (MT) tahun ini, dengan sasaran luas lahan 45 ribu ha.
Kepala Distanbun Jateng, Yuni Astuti, menjelaskan, AUTP merupakan program asuransi kepada petani atas risiko kegagalan panen. Klaim bisa diberikan jika lahan pertanian yang ditanami padi mengalami kerusakan akibat banjir, kekeringan, atau serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Premi yang harus dibayarkan tiap musim tanam sebesar Rp180 ribu per ha. Namun petani peserta AUTP hanya perlu mengeluarkan Rp36 ribu per ha, lantaran selama ini pemerintah memberikan subsidi 80 persen.
"Tahun ini, kami akan membayar seluruh premi AUTP sebesar Rp180 ribu dengan luas 45 ribu ha. Sasarannya adalah para petani miskin. Nanti dibiayai dari APBD Jateng sebesar Rp9 miliar, termasuk diberikan pendampingan," jelas Yuni, Kamis (31/1/2019).
Yuni menyebut, kebijakan itu sebagai bagian dari tujuh sasaran prioritas Pemprov Jateng lima tahun ke depan. Tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan.
"Nanti setiap tahun akan menurun (sasaran lahannya). Tahun ini, 45 ribu ha, lalu tahun depan 35 ribu ha, dan seterusnya. Syaratnya, peserta AUTP memiliki Kartu Tani, memiliki luas lahan kurang dari 0,25 ha," jelasnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Dadih Permana mengapresiasi kebijakan Pemprov Jateng ini. Menurutnya memang diperlukan kehadiran pemerintah daerah untuk melindungi petani kategori miskin.
"Dengan diikutkan asuransi lahan, maka para petani miskin sudah tidak perlu was-was gagal panen. Apalagi saat ini curah hujan tinggi, sehingga berpotensi membuat lahan pertanian kebanjiran," ujarnya.
Dadih berharap, kebijakan seperti ini dapat diikuti daerah lain.
Baca Juga: Kementan Kenalkan Calon Varietas Unggul Padi Tipe Khusus
"Makanya tugas kami untuk melakukan sosialisasi. Ke depannya, kami akan dorong mereka untuk mandiri. Pemerintah akan berkomitmen dengan itu, karena belum semua (ikut asuransi)," kata Dadih.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
Kolaborasi Haji Robert dan Universitas Binawan Buka Pintu Dunia untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
-
Siapa Sosok di Balik Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran yang Minta Ganti Rugi Rp125 Triliun?
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia
-
Pemerintah Beri Jawaban Tegas Soal Usulan Ganti MBG Dengan Pemberian Uang ke Ortu, Apa Katanya?
-
Bahlil Sebut Swasta Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Syaratnya Sama-Sama Cengli
-
Viral Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo Ngaku Jalan-Jalan Pakai Uang Negara: Kita Rampok Saja!