Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak ingin mendengar lagi ada perselisihan mengenai sengketa lahan tanah wakaf. Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan 253 sertifikat tanah wakaf dari 7.700 sertifikat tanah wakaf yang telah diberikan di Provinsi Jawa Timur.
"Saya tidak ingin mendengar lagi nanti ada sengketa-sengketa yang berkaitan dengan tanah-tanah wakaf," ujar Jokowi di Masjid Agung Baiturrahman, Ngawi, Jawa Timur, Jumat (1/2/2019).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menceritakan selain sengketa lahan, kerap terjadi juga sengketa tanah wakaf. Bahkan di Jakarta masih ada sengketa tanah wakaf di salah satu masjid.
"Tanah wakaf juga banyak yang menjadi sengketa, saya berikan contoh saja satu, ada di Jakarta. Sudah dibangun masjid besar, tempatnya strategis di tengah kota. Dulunya tidak ada masalah. Tapi begitu tanah di situ sekarang harganya sudah Rp 120 juta per meter, baru ada masalah. Oleh ahli waris dituntut," kata Jokowi.
Selain itu Jokowi menyebut kerap terjadi sengketa tanah wakaf di salah satu masjid di Provinsi Sumatera karena tidak memiliki bukti hak hukum atas tanah. Terkait itu, pemerintah akan mempercepat pemberian sertifikat tanah wakaf agar menghindari terjadinya sengketa lahan maupun sengketa tanah wakaf.
"Tidak hanya kasus itu saja, ada juga di Sumatera. Sama masjid provinsi gede banget. Separuhnya dimasalahkan padahal sudah ada masjidnya yang besar sekali. Karena nggak pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah. Inilah kenapa kita percepat tanah-tanah wakaf agar memiliki tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat," kata dia.
Jokowi mengaku sudah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan jajarannya untuk mempercepat sertifikasi tanah bukan hanya tanah wakaf, melainkan sertifikat tanah milik masyarkat baik yang ada di desa maupun di kampung-kampung.
"Bukan hanya sertifikat tanah wakaf, tapi juga sertifikat-sertifikat yang ada di desa-desa dan kampung-kampung," kata dia.
"Seperti tahun 2017 kita telah selesaikan alhamdulillah 5,1 juta sertifikat yang biasanya sebelumnya hanya 500 ribu. Tahun 2018 telah diselesaikan 9,4 juta sertifikat yang sebelumnya juga hanya 500 ribu. Tahun ini target kita 9 juta tapi insyaAllah akan melebihi 10 juta," Jokowi menambahkan.
Baca Juga: Skandal Yang Gaji Kamu Siapa Menkominfo Rudiantara, Ini Kata Fadli Zon
Berita Terkait
-
Jokowi Telepon Menteri PUPR Minta Benteng Van Den Bosch Dipercantik
-
Pengangkatan Liliyana Natsir sebagai PNS Serentak dengan Atlet Lain
-
Tinjau Program Mekaar, Jokowi dan Iriana Borong Jajanan untuk Jan Ethes
-
Tiba di Lanud Iswahyudi, Ini Agenda Jokowi di Jawa Timur
-
Baru Sepekan, Ahok Pecundangi Jokowi di YouTube
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung