[CEK FAKTA] Prabowo: Operasional Pelabuhan Diberikan ke Asing, Benarkah?

Suara.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam debat capres kedua yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/2) malam dalam segmen tanya jawab mengatakan, prihatin dengan pelabuhan di Indonesia operasionalnya diberikan kepada pihak asing.

"Strategi kita berbeda, prihatin dengan pelabuhan kita di Indonesia operasionalnya di berikan kepada asing," kata Prabowo.

Cek Fakta:

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak memungkiri keinginan pemerintah agar bandara dan pelabuhan dikelola oleh pihak asing. Di mana Menhub RI, Budi Karya Sumadi tak ingin pandang bulu.

Salah satu negara investor potensial tersebut yaitu India. Hubungan baik kedua negara yang telah berlangsung lama ingin terus ditingkatkan melalui bentuk investasi.

Menhub Budi mengatakan, pada dasarnya Indonesia menghendaki foreign investor bisa mengelola pelabuhan, airport.

"Oleh karenanya saya akan mengadakan one on one meeting dengan beberapa perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman mengelola airport dan pelabuhan," kata Menhub Budi di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Khusus bandara dan pelabuhan, Budi menjelaskan ada beberapa yang bisa ditawarkan, salah satunya Bandar Kualanamu di Medan dan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan.

Baca Juga: Gojek - Bukalapak Unicorn Berdayakan Rakyat? Tim Prabowo: Kapitalis

Budi Karya menambahkan, penyerahan pengelolaan sejumlah pelabuhan diselesaikan pada akhir tahun 2017. Namun demikian, kepemilikan aset pelabuhan dan bandara yang diserahkan ke swasta tetap di tangan pemerintah.

Adapun 20 pelabuhan yang akan diserahkan di antaranya, Pelabuhan Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Pantoloan, Parepare, Kendari, Biak, Fakfak, Sorong, dan Merauke.

Kesimpulan:

Klaim Prabowo terkait operasional Pelabuhan Indonesia yang diberikan pihak asing benar.