Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan alasan digabungkannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan di Kabinet Indonesia Kerja. Itu disebabkan adanya tambahan satu pos kementerian koordinator baru, yakni Kemenko Maritim di pemerintahan Jokowi - JK.
Menanggapi rencana capres Prabowo Subianto, yang akan memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, JK mengatakan hal itu sah saja dilakukan.
"Begini sejarahnya, karena dalam undang-undang menteri itu maksimal 34, karena ditambah satu menko (yaitu) menko maritim - (kalau) dulu kan cuma tiga menko - maka harus ada kementerian yang tergabung. Maka tergabunglah itu kehutanan dengan lingkungan hidup," kata JK usai menggelar nonton bareng debat capres di kediaman dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2019) malam.
Menurut JK, presiden terpilih berhak menentukan pos kementerian apa saja yang akan ditetapkan, selama tidak melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 15 UU tentang Kementerian Negara tersebut menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan Kementerian paling banyak 34.
"Bisa saja. Ya semua presiden, kalau terpilih, kan bebas untuk menetapkan kementerian; kecuali sembilan kementerian yang harus ada. Ya kemudian tapi batasannya harus 34," kata JK.
Dalam debat capres putaran kedua, capres Prabowo Subianto mengatakan akan memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena terjadi tumpang tindih dalam permasalahan izin dan pengawasan lingkungan.
"Saya akan pisahkan menteri kehutanan dan lingkungan hidup. Kenapa kehutanan dijadikan satu dengan lingkungan hidup? Segera kita pisahkan sehingga Kementerian Lingkungan Hidup akan benar-benar tegakkan masalah lingkungan hidup," kata Prabowo.
Debat capres putaran kedua, yang hanya diikuti dua kandidat capres, digelar di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, dengan mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup. (Antara)
Baca Juga: JK: Ledakan di Dekat Lokasi Debat Pilpres untuk Nakut-nakuti
Berita Terkait
-
JK: Ledakan di Dekat Lokasi Debat Pilpres untuk Nakut-nakuti
-
Usai Debat dengan Jokowi, Prabowo Lapar Ingin Makan Bakmi Rebus dan Pangsit
-
Prabowo Tak Masalah Diserang Jokowi Punya Lahan Luas Saat Debat
-
Timses Jokowi Klaim Unggul di Debat, BPN: Prabowo Menunjukkan Kenegarawanan
-
[CEK FAKTA] Prabowo: Operasional Pelabuhan Diberikan ke Asing, Benarkah?
Terpopuler
- Berapa Tarif Hotman Paris yang Jadi Pengacara Nadiem Makarim?
- Upgrade Karyamu! Trik Cepat Bikin Plat Nama 3D Realistis di Foto Miniatur AI
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Pelatih Irak Soroti Kerugian Timnas Indonesia Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 6 Cara Buat Foto Miniatur Motor dan Mobil Ala BANDAI dengan AI yang Viral di Medsos!
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs Redmi 14C, Bagus Mana?
-
E-Commerce RI Dikuasai 4 Raksasa, Menko Airlangga Minta Mendag Perhatikan Platform Kecil
-
Kim Jong Kook Menikah Diam-Diam! Netizen Cari Identitas Istrinya yang Masih Misterius
-
Usai Habiskan Rp13 T Demi Bangun Bandara Dhoho Kediri, Kini Gudang Garam PHK Massal Buruh Pabriknya
-
Geger PHK Massal di Gudang Garam, Menko Airlangga Ungkap Isu Modernisasi Pabrik
Terkini
-
CEK FAKTA: Ahmad Sahroni Ditangkap Saat Pulang dari Singapura?
-
Blunder Etik Menhut Raja Juli di Meja Domino, Pengamat Salahkan Kabinet Gemuk Prabowo
-
Sidang Gugatan Ijazah Gibran Ditunda, Subhan Palal: Jaksa Itu Wakili Negara, Tidak Boleh Bela Dia
-
Geruduk Komnas HAM, KASUM Tuntut Pembunuhan Munir Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM Berat!
-
Bocah 10 Tahun Habiskan Rp510 Juta untuk Sawer, Orangtua Seret Apple dan TikTok ke Meja Hijau
-
Bawa Rantang Isi Samosa, Momen Haru Franka Franklin Saat Jenguk Nadiem Makarim di Rutan
-
Protes Wapres Gibran Diwakili Jaksa, Sidang Gugatan Ijazah Ditunda Sepekan
-
Menhut Domino Bareng Tersangka Pembalak Liar, Pengamat: Kabinet Gemuk Lemahkan Kontrol Etika!
-
Rangkuman Berita Mutilasi Mojokerto, 65 Potongan Tubuh Ditemukan di Dasar Jurang
-
Tragedi Banjaran: Ibu dan Anak Tewas, Negara Baru Ingat Pentingnya Konseling Keluarga