Suara.com - Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno membantah kalau Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mendapat suntikan modal di Pilgub DKI 2012 lalu dari hasil keuntungan lahan yang dimiliki Prabowo Subianto, Capres nomor urut 02 di Pemilu 2019.
Hendrawan menganggap isu tersebut sengaja dibuat oleh kubu Prabowo di Pemilu 2019.
"Saya lihat tim di sekitar paslon Prabowo - Sandiaga membuat pernyataan yang makin ngawur. Mengait-ngaitkan satu kejadian dengan peristiwa lain secara sembarangan, 'semau gue'," kata Hendrawan saat dihubungi wartawan, Rabu (20/2/2019).
Hendrawan menegaskan bahwa modal kampanye Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok murni hasil dari gotong royong partai pendukung. Salah satunya dari Partai Gerindra.
"Soal kampanye Jokowi - Ahok, semua bergotong royong. Saweran. Soalnya gengsi partai dipertaruhkan. Kami menggunakan dana gotong royong secara masif," ujarnya.
Menurut Hendrawan, Jokowi tidak pernah tidak bermaksud untuk menghilangkan rasa hormatnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra. Ia menyebut terkait sindiran kepemilikan lahan itu Jokowi hanya ingin mengutarakan kalau hal tersebut tidak seusai dengan Pasal 33 Undang-Undang 1945.
"Jokowi hanya menunjukkan data kongkrit. Soal apakah itu ironis dengan pernyataan Prabowo soal Pasal 33 UUD 1945, dengan idealisme keadilan sosial, biar rakyat yang menilai," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo sempat menyesalkan ketika Jokowi menyerang Prabowo dengan urusan kepemilikan lahan di Kalimantan Timur dan Aceh saat debat capres kedua beberapa waktu lalu.
Menurut Edhy, sebagian besar keuntungan lahan itu pernah digunakan sebagai modal Jokowi maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam.
Baca Juga: Pasar Direvitalisasi, Omzet Penjual di Pasar Rakyat Naik 20 Persen
Edhy mengungkapkan, lahan yang dimiliki Prabowo bersifat Hak Guna Usaha (HGU) dan bisa diambil negara kapan pun bilamana dibutuhkan. Terlebih lahan itu dibeli Prabowo untuk mencegah jatuh ke pihak asing.
"Pak Prabowo rela pasang badan mengelola lahan dengan segala keterbatasan, karena beliau tak ingin lahan luas tersebut dikelola oleh pihak asing," kata Edhy kepada Suara.com, Selasa (19/2/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Harga Minyak Dunia Anjlok 6 Persen Usai Ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz Mereda
-
Studi Ungkap Gunung Berapi yang Tidur Ribuan Tahun Ternyata Bisa Tetap Aktif: Mengapa?
-
Menaker: Sertifikasi Kompetensi Jadi Bukti Formal Penting Bagi Lulusan Magang
-
6 Fakta di Balik Bebasnya Piche Kota Indonesian Idol dari Tahanan Kasus Dugaan Pemerkosaan
-
Wabah Hantavirus di Kapal MV Hondius Memaksa Spanyol Ambil Tindakan Darurat Evakuasi Penumpang
-
Muatan Penumpang Disorot! Bus ALS Maut yang Tewaskan 16 Orang Angkut Tabung Gas hinga Sepeda Motor
-
Tragedi Bus ALS vs Truk Tangki di Sumsel: 16 Jenazah Tiba di RS Bhayangkara, Mayoritas Luka Bakar!
-
Komandan Elite Hizbullah Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel di Beirut Selatan
-
Viral Kuitansi Laundry Gubernur Kaltim Rp20,9 Juta Seminggu: Nyuci Dalaman Aja Seharga Cicilan Motor
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Terancam Hak Angket, DPR: Kepala Daerah Harus Sensitif Isu Publik