Suara.com - Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi mendesak KPU untuk mengecek kembali Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) milik Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Pengecekan ini, kata dia, penting untuk meluruskan isu terkait kepemilikan ratusan ribu hektare lahan Prabowo di Aceh dan Kalimantan.
"Sekali lagi kami perlu mencocokan atau dalam hal ini mendesak KPU ataupun bisa KPK periksa kembali LHKPN apakah yang disebutkan Jokowi itu ada nggak sih di list LHKPN kalau ga ada maka kita juga bisa terus mempertanyakan ini," ujar Jojo di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).
Jojo mengatakan, jika nantinya Prabowo terbukti menyembunyikan aset lahan yang disebutkan Capres nomor urut 01 Joko Widodo dalam debat capres kedua beberapa waktu lalu, maka Prabowo dianggap telah melakukan kebohongan dalam melaporkan LHKPN.
"Mendesak agar para calon kandidat capres cawapres membuat list LHKPN dengan jujur. Saya pikir ikita bisa memulai dan mungkin bisa kita kelaborasi lebih dalam lagi," kata Jojo.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menambahkan, pernyataan Jokowi yang membuat agar calon pejabat negara harus semakin terbuka melapokan harta kekayaannya patut diapresiasi.
"Pernyataan Jokowi menjadi suatu poin yang bagus untuk ke depannya, kita semakin buka-bukaan. Calon penyelenggara kita semakin buka-bukaan dengan kepemilikan harta mereka," ujar Almas
Almas kemudian mempertanyakan kejujuran sejumlah pejabat negara dan peserta Pemilu 2019 dalam melaporkan harta kekayaannya di KPK.
"Dan apakah LHKPN sudah dicatatatkan secara jujur dan benar dalam LHAKPN. Kalau kemarin disebut atas nama perusahaan. Penting juga disebutkan ke dua paslon apa saja dan apa jabatan mereka di dalam perusahaan itu," tutup Almas.
Baca Juga: PDIP Unggul di Survei LSI Denny JA, Gerindra: Siapa yang Bayar?
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban