Suara.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Fadli Zon menilai sejumlah pejabat tengah melancarkan modusnya di setiap forum untuk mengkampanyekan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin.
Hal itu disinggung Fadli Zon terkait dengan pernytaan Menristekdikti Mohamad Nasir yang sempat menyarankan mahasiswa untuk mencoblos satu dan tidak mencoblos dua.
Fadli mengatakan beberapa pejabat di era kepemimpinan Presiden Jokowi kini silih berganti melakukan kampanye terselubung di setiap forum. Meskipun tidak menyebut nama paslon secara gamblang, akan tetapi kebanyakan dari pejabat tersebut, kata Fadli, berpidato dengan mengarahkan untuk memilih salah satu paslon.
"Jelas itu adalah kampanye terselubung. Saya kira ini modus ya, modus dari sejumlah pejabat menggunakan forum-forum yang tidak seharusnya untuk kampanye terselubung," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (21/2/2019).
Menurutnya fenomena itu tidak hanya dilakukan di setingkat menteri, namun sudah merajalela ke level pejabat hingga perangkat desa. Fadli menyebut hal tersebut dapat dibuktikan dengan beredarnya sejumlah video viral yang menunjukkan para pejabat terang-terangan mendukung Jokowi - Maruf Amin.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyayangkan tidak adanya penindakan khusus dari pengawas pemilu ataupun aparat penegak hukum kepada orang-orang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terang-terangan melakukan kampanye.
Fadli kemudian membandingkan dengan Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif yang ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran pemilu. Ia yakin kalau Slamet tidak berkampanye dengan menyebutkan nama paslon.
"Kita ingin ada penegakan hukum dong kenapa kok kaya pak Slamet Maarif yang jelas-jelas bahkan tidak menyebut nama dan lain-lain itu, itu dikriminalisasi seperti ini," pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengajak mahasiswa untuk tidak golput. Mahasiswa diminta gunakan hak pilih dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang.
Baca Juga: Alasan Pakai VW Merah di Bali, Ahok: Warnanya Sesuai Partai Pilihan
Menristekdikti menjelaskan bahwa 2019 merupakan tahun politik dan diharapkan tidak membuat gaduh di lingkungan kampus.
Mahasiswa diminta jangan mudah terjebak dengan hoaks atau berita bohong dan harus bisa bedakan mana berita yang benar dan tidak benar. Kaum muda, kata dia, harus bisa merawat dan menjaga kebhinekaan dan mencegah jangan sampai hoaks menghancurkan kebangsaan.
"Karena itu, silakan Anda memilih dengan nurani saudara. Oleh karena itu, dalam hal ini jangan sampai dicoblos dua. Dicoblos dua, batal itu namanya nanti ya. Dicoblos hanya satu saja. Satu saja, jangan coblos dua. Satu saja supaya benar," katanya sedikit berkampanye.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU