Suara.com - Mantan Ketua KPK Antasari Azhar meyakini pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin dapat mendulang suara minimal 65 persen di Provinsi Riau. Pernyatan itu disampaikan Antasari kapasitasnya sebagai Ketua Umum Garda Jokowi.
"Minimal 65 persen suara Jokowi di Riau. Posisi hari ini masih dibawah 55 persen. Kita akan pacu lagi naiknya," ujar Antasari saat menghadiri kegiatan pelantikan dan deklarasi DPC Garda Jokowi se-Riau, di Pekanbaru, seperti dilansir Antara, Minggu (24/2/2019).
Ia memerintahkan kader dan relawan yang tergabung dalam Garda Jokowi untuk masuk ke pedesaan untuk meraup suara Jokowi - Maruf di Riau. Antasari juga mengajak relawan untuk membantu meluruskan isu yang kerap ditujukan ke Jokowi.
"Saya yakin jika kita mampu merawat hati masyarakat, Insya Allah pilihan masyarakat tetap Jokowi, tidak akan berubah hingga 17 April nanti," ujar dia.
Bagi Antasari, meraup suara di Riau tidak sulit, asalkan Tim Kampanye Daerah bersama relawan Garda Jokowi mampu bersama-sama memenangkan hati masyarakat.
"Saya pernah bertugas di Riau. Saya memahami karakter masyarakat Riau. Kalau bisa merawat hati masyarakat, kita bisa memenangkan Jokowi di sini," katanya.
Antasari sangat mengapresiasi antusiasme Garda Jokowi untuk kemenangan Jokowi - Maruf di Riau. Hal ini terlihat dari banyaknya relawan yang memenuhi lokasi acara deklarasi.
"Banyak yang nggak ke bagian kursi, saya minta Garda Jokowi masuk semua. Kita sama-sama duduk di bawah," ujarnya.
"Di Riau kan ada 12 kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota ada Garda Jokowi 30 orang. Belum lagi jumlah DPD dan relawan. Setiap Garda harus mampu menarik 250 orang," Antasari menambahkan.
Baca Juga: Sudah Pilih Jokowi, Warga Tabanan Bali Tolak Sandiaga
Lebih jauh Antasari mengatakan, ia meminta pada Garda Jokowi untuk menepis isu Jokowi anti Islam kepada masyarakat. Ia menuturkan, kuatnya berita bohong yang mendeskreditkan Jokowi sangat merugikan Capres petahana.
"Jokowi bukan musuh ulama, Jokowi bukan musuh umat Islam. Beliau juga bukan PKI, bukan antek asing. Sampai saat ini kita masih dengar fitnah ini dituduhkan kepada calon kita," katanya.
"Kita harus mampu menjawab dengan santun, bukan dengan emosi. Apakah jika tetangga kalah, tidak ada lagi yang menyembah Tuhan? Ini tidak benar. Cara demikian bukan cara pendukung Jokowi," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian