Suara.com - Pengamat Ekonomi senior Rizal Ramli menyebut program dana desa yang dibanggakan pemerintah saat ini bukan prestasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rizal mengatakan program dana desa sudah menjadi amanat Undang-undang sejak tahun 2013.
Mantan Menko Maritim ini menyebutkan, banyak pihak yang telah memperjuangkan dana desa sebelum era Presiden Jokowi. UU Desa tahun 2013 yang mengatur pembagian Rp 1 miliar perdesa diinisiasi oleh berbagai asosiasi desa, terutama Parade Nusantara yang diketuai oleh Sudir Santoso dan Ketua Pembinanya, Rizal Ramli sendiri.
"UU Desa adalah amanat sejak 2013 untuk memberikan satu miliar perdesa. Diperjuangkan oleh berbagai asosiasi desa khususnya Parade Nusantara," ujar Rizal di acara diskusi Indonesia Perlu Pemimpin Optimis yang Bawa Perubahan, di Jalan Tebet Dalam IV, Jakarta Selatan, Senin (25/02/2019).
Menko Perekonomian pada era Gus Dur itu juga menyebutkan banyak tokoh lain yang terlibat. Diantaranya, Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far, Ketua Pansus dari PKB Ahmad Muqoam, dan dibantu oleh Ketua DPR kala itu, Marzuki Alie.
Pada Debat Capres kedua di Jakarta pada Minggu (17/2/2019) lalu, Jokowi menyebut telah menggelontorkan dana desa sampai Rp 187 triliun. Dana tersebut digunakan pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur seperti jalanan dan saluran irigasi.
Selain itu Rizal juga menyoroti pidato kebangsaan Jokowi di Sentul, Minggu (24/04/2019) kemarin. Rizal menganggap data yang disampaikan Jokowi di hadapan ribuan relawan pendukungnya ngawur. Rizal juga menganggap Jokowi suka mengklaim prestasi berlebihan.
"Pidato Presiden Widodo di Sentul lalu adalah pengulangan saat debat kedua. Banyak data yang cenderung ngawur, keliru dan bahkan hoaks. Ini karena kebiasaan Widodo mengklaim prestasi berlebihan," kata Rizal. (Fakhri Fuadi)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO