Suara.com - Dunia media sosial ramai-ramai menantang capres nomor urut 02 Prabowo Subianto -Sandiaga Uno untuk mengembalikan tanah Hak Guna Usaha kepada rakyat. Tagar #BalikinUntukRakyat pun berhasil menduduki peringkat kedua topik paling banyak diperbincangkan di Tren Indonesia.
Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi telah menyampaikan pidato politik di acara Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju di Sentul International Concention Center, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (24/2/2019). Dalam kesempatan itu, Jokowi membuka kesempatan bagi para pemegang lahan milik negara untuk segera mengembalikannya.
"Jika ada konsesi besar yang mau mengembalikan tanah ke negara. Saya ulang, kalau ada yang ingin mengembalikan konsesinya kepada negara. Saya ulang, jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu, saya tunggu, saya tunggu sekarang, dan akan saya bagikan untuk rakyat, karena masih banyak rakyat yang membutuhkan," kata Jokowi.
Menanggapi pernyataan Jokowi itu, warganet pun berbondong-bondong menantang Prabowo untuk segera mengembalikan lahan yang ia miliki. Merujuk pada data yang dimiliki oleh Sosiolog George Junus Aditjondro yang dirilis pada 21 Mei 2014, total tanah yang dimiliki oleh Prabowo mencapai 1.361.000 hektar.
Dalam debat pilpres kedua beberapa waktu lalu, Prabowo mengakui bersedia mengembalikan lahan HGU miliknya kepada pemerintah. Para warganet pun menanti realisasi dari pernyataan Prabowo itu.
“Ayo pak @jokowi terbitkan Perpu tentang pengembalian HGU yang berkeadilan. Tuh banyak orang2 yang memiliki lahan HGU. Rakyat menunggu lhan tersebut untuk dibagikan,” ujar @moechls2.
“Kalau memang peduli dengan perekonomian rakyat, jangan ngaku pro rakyat tetapi tanah ratusan hektar dikuasai sendiri.” Tutur @hutabaratpalti.
“Ayolah Pak Prabowo tolong dong dikembalikan tanah konsesi negaranya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia yang mana ini juga sesuai dengan cita-cita bapak agar rakyat makmur,” tutur @1blackcoffee888
“Yang dapat konsesi besar dahulu balikinlah, itu buat rakyat,” cuit @yayasyamm.
Baca Juga: Jokowi Tagih Pemilik Lahan HGU, BPN: Lakukan Saja Dulu di Sekelilingnya
Tag
Berita Terkait
-
BPN: Relawan Terbukti Sebarkan Kampanye Hitam Harus Siap Diproses Hukum
-
Minta Konsesi Balikin Tanah, Fahri Hamzah Tantang Jokowi Sahkan Perppu HGU
-
Arisan Sosialita Bella Shofie, Warganet: Uang Arisannya di Koper?
-
Jokowi Tagih Pemilik Lahan HGU, BPN: Lakukan Saja Dulu di Sekelilingnya
-
Pidato Politik Jokowi Singgung Tanah Negara, Kartu Sakti Hingga Unicorn
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global
-
Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan
-
Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Dasco Temui Mahasiswa, DPR Janji Tindak Lanjuti Sejumlah Tuntutan
-
Dinilai Langkah Berani! Gibran Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua demi Buka Ruang Dialog?
-
Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
-
Tak Cukup Dipenjara, Migrant Watch Desak Mafia TPPO Dimiskinkan Lewat Jerat TPPU
-
Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Dongkrak Citra Positif PSI
-
Audiensi Buntu, BEM DIY Sebut DPR Tak Lagi Representasi Rakyat