Suara.com - Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menuding, konferensi pers yang digelar keluarga aktivis reformasi 1998 korban penculikan, Rabu (13/3), beraroma politis.
Andre Rosiade, Juru Bicara BPN Prabowo – Sandiaga, aroma politis itu tampak karena dalam konferensi pers itu juga keluarga aktivis 98 korban penculikan menyatakan dukungan kepada Capres – Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin.
"Bagi kami, konferensi pers itu terkesan politis dan untuk kepentingan Pilpres 2019," kata Andre saat ditemui di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).
Tak hanya itu, Andre mengatakan aroma politis konferensi pers keluarga aktivis 98 korban penculikan itu juga tampak dari adanya kader PKD yang ikut, yakni Faisol Riza.
Aroma politis kian terasa karena setelah konferensi pers, keluarga aktivis korban penculikan 1998 langsung menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Kita tahulah, orang yang hadir dalam konferensi pers itu pendukung Pak Jokowi. Contohnya Faisol Riza, dia kader PKB, partai pendukung Jokowi. Sehabis konferensi pers langsung ke KSP, buat apa ke KSP?” tuturnya.
Ia juga mengkritik keluarga aktivis 98 korban penculikan yang mendukung Jokowi – Maruf Amin. Sebab, Jokowi belum membayar janji kampanye Pilpres 2014, terutama menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Seharusnya mereka menuntut Jokowi dan tidak memilih Jokowi lagi karena Jokowi gagal 4 tahun menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.”
Untuk diketahui, keluarga aktivis 98 korban penculikan menyatakan mendukung Jokowi – Maruf Amin pada Pilpres 2019. Mereka juga menolak Prabowo Subianto sebagai capres.
Baca Juga: Bebas dari Penjara, Augie Fantinus Semringah Hadiri IMA Awards 2019
Pasalnya, Prabowo dianggap pelaku pelanggaran HAM 1998. Mereka menyerukan larangan dan ajakan untuk mengalahkan Prabowo dengan kaos bertuliskan #KalahkanCapresPelanggarHAM.
"Saya berharap kepada adik-adik, saya minta supaya adik-adik pilih Jokowi, jangan siapa-siapa. Jangan monster itu yang dipilih," kata Damaris Hutabarat, orang tua Ucok Munandar Siahaan korban penculikan 1998, di Hotel Grand Cemara, Rabu (13/2).
Berita Terkait
-
Sosialisasi ke Kaum Milenial, KPU Buat Film Pemilu 2019
-
Jokowi - Prabowo Akan Saksikan Debat Cawapres, Pengamanan Diperketat
-
CEK FAKTA: Mobil Berstiker 2019 Tetap Jokowi Nyungsep di Selokan
-
TKN Jokowi: Tak Semua Pernyataan PSI Cocok untuk Kami
-
Keluarga Korban Penculikan 98 Dukung Jokowi, Begini Respon TKN
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya
-
Ada Terdakwa Perkara Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Tersandung Kasus Petral, Ada Riza Chalid?
-
Skandal Korupsi Ekspor POME: Kejagung Periksa 40 Saksi, Pejabat dan Swasta Dibidik
-
Polisi Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal: Bukan karena Risiko Kabur, Tapi...
-
Misteri Diare Massal Hostel Canggu: 6 Turis Asing Tumbang, 1 Tewas Mengenaskan
-
Lapor ke Mana Pun Tak Direspons, Kisah Wanita Korban Eksibisionisme yang Ditolong Damkar Benhil
-
Brasil Minta Duit Miliaran Dolar Buat Jaga Hutan, tapi Izin Tambang Jalan Terus
-
Korupsi Tax Amnesty: Kejagung Sebut Periksa Sejumlah Nama Sebelum Pencekalan, Termasuk Bos Djarum?
-
Anggaran Bantuan Hukum Warga Miskin di Jember Mengalami Penurunan