Suara.com - Politikus Partai Demokrat Andi Arief berkicau lagi. Kali ini, dia menuding apel kebangsaan di Jawa Tengah hingga survei calon presiden dibiayai oleh negara.
Cuitannya melalui akun @AndiArief_, Jumat (15/3/2019), diawali dengan menuding Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meniru cara orde baru yakni kampanye dengan fasilitas negara.
"Ada uang negara rencana dihabiskan buat apel kebangsaan, lalu KPK diam tak mencegah. Sayup-sayup terdengar KPK adalah mitra dalam memgasistensi APBD jateng. Kawan saya @ganjarpranowo mungkin terinspirasi cara Orba menang Pemilu dengan fasilitas negara," kicau Andi Arief.
Andi Arief pun membeberkan alasan Ganjar menghamburkan uang negara dalam jumlah besar menggelar Apel Kebangsaan untuk mendukung capres petahana Presiden Joko widodo..
"Kenapa kawan saya @ganjarpranowo berani hamburkan uang negara dalam jumlah besar buat apel kebangsaan untuk "Jokowi"? Menurut saya, karena Jadi gubernur sampai bupati era Jokowi gak mungkin diproses kasus korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Dua institusi itu buat lawan politik," cuit Andi Arief.
Sempat, Andi Arief kilas balik membandingkan acara serupa pada era Presiden ke-dua RI Soeharto dengan Apel Kebangsaan yang digelar kali ini.
"Dulu kepala daerah menggunakan APBD untuk apel kebulatan tekad mendukung Pak Harto. Sekarang apel kebangsaan untuk menangkan Pak Jokowi. Memangnya bangsa kita terancam musuh dari luar sehingga perlu apel? Sudah ada kopasus dan TNI," kicau Andi Arief.
Andi Arief menilai Apel Kebangsaan itu bukan menguatkan rasa kebangsaan, melainkan untuk memenangkan Jokowi. Dia pun sempat menyentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Apel kebangsaan untuk Jokowi: skandal anggaran yang mekibatkan pembiaran KPK, kepolisian, kejaksaan dan birokrasi. Hanya untuk memenangkan Jokowi, bukan untuk menguatkan rasa kebangsaan," cuit Andi Arief.
"KPK ada waktu buat mencegah apel kebangsaan buat Pak Jokowi di Jateng yang menghamburkan uang negara. Kalau diam saja nanti rakyat akan berteriak: "KPK lantainya saja yang bersih," kicau Andi Arief.
Bukan cuma itu, yang mengagetkan, Andi Arief juga menuding tas bingkisan Jokowi dan survei pencapresan, termasuk surveyor asing, dibiayai menggunakan uang negara.
"Bukan hanya apel kebangsaan, tas bingkisan Jokowi yang dibiayai negara. Saya mendapat informasi audit dari lembaga tertentu juga menemukan fakta bahwa survei pencapresan (termasuk surveyor asing) dibiayai uang negara. Info ini mengagetkan saya," cuit Andi Arief.
Sekadar informasi, Apel Kebangsaan yang menghadirkan artis dan tokoh nasional di Semarang, Jawa Tengah, Minggu 17 Maret 2019, kini tengah menarik perhatian.
Sebab, acara itu diduga menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 18 miliar. Hal itu terlihat dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Seperti ditelusuri Suara.com di laman situs https://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/lelang/14413042/pengumumanlelang, tertera nama tender 'Pengadaan Kegiatan Apel Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 Rampak Senandung Kebangsaan'.
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi