Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan pada KPU untuk membuat debat antara partai politik. Usulan tersebut disampaikan Juru Bicara PSI Azmi Abubakar langsung kepada Ketua KPU Arief Budiman, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).
Azmi mengatakan, sebagaian besar partai politik hanya sibuk pada Pilpres dan menggantungkan raihan elektabilitasnya kepada calon presiden yang didukungnya di Pemilu 2019.
"Kami dari PSI melihat alangkah baiknya jika dalam waktu tersisa dibuka ruang oleh KPU untuk perdebatan antar parpol atau antar jubirnya saja. Bagaimana lah teknisnya yang bisa diatur. Sehingga masyarakat juga bisa menilai caleg-cakegnya yang dipilih," ujar Azmi di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Seharusnya kata dia, ada perdebatan publik atau adu program antara partai politik terkait isu-isu publik, seperti: korupsi, kepercayaan publik yang rendah pada DPR, dan maraknya intoleransi.
Azmi berharap KPU bisa segera mempertimbangkan usulan partainya itu. Jika tidak kata dia, masyarakat hanya fokus pada pemilihan Capres dan Cawapres.
"Jadi mudah-mudahan ini bisa difasilitasi oleh KPU. Seperti yang disampaikan Ketum PSI Grace Natalie di Medan kemarin, sebetulnya itu adalah lontaran untuk berdiskusi lebih jauh," kata dia.
"Bukan menimbulkan kegaduhan, atau apa. Justru itu pencerahan, angin segar bagi kita sesama bangsa," Azmi menambahkan.
Terkait itu, Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi atas usulan yang diberikan PSI. Hanya saja, kata Arief, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu metode kampanyenya dalam bentuk debat hanya diperuntukkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Nah tapi ide ini menarik karena publik enggak cukup siapa presiden dan wakil presidennya," kata Arief.
Baca Juga: Prabowo di Depan Pendukung: Tukang-tukang Survei Enggak Usah Dipikirin
Untuk itu, Arief mengatakan akan akan membahas usulan PSI tersebut bersama internal KPU. Arief pun tidak menutup kemungkinan jika pada akhirnya akan memfasilitasi debat antar parpol seperti yang diusulkan partai baru peserta pemilu tersebut.
"Semua hal mungkin ya. Cuma memang di ruang waktu yang sempit dan KPU punya SDM yang terbatas, memang harus kerja ekstra keras kalau mau dijalankan. Kita lihat nanti pembahasan di internal KPU gimana," kata dia.
Berita Terkait
-
Romahurmuziy Ditangkap, PSI Singgung Pidato Serangan ke Partai Nasionalis
-
PDIP ke PSI: Menjelek-jelekkan Partai Lain Tak Dongkrak Elektabilitas
-
Tuding Partai Nasionalis Dukung Perda Syariah, PSI Tantang Parpol Berdebat
-
Caleg PKS Cabuli Putri Kandung, PSI: PKS Gagal Seleksi Kader untuk Nyaleg
-
Pengamat: PSI Ingin Ambil Suara PDIP karena Cemburu
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional