Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan pada KPU untuk membuat debat antara partai politik. Usulan tersebut disampaikan Juru Bicara PSI Azmi Abubakar langsung kepada Ketua KPU Arief Budiman, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).
Azmi mengatakan, sebagaian besar partai politik hanya sibuk pada Pilpres dan menggantungkan raihan elektabilitasnya kepada calon presiden yang didukungnya di Pemilu 2019.
"Kami dari PSI melihat alangkah baiknya jika dalam waktu tersisa dibuka ruang oleh KPU untuk perdebatan antar parpol atau antar jubirnya saja. Bagaimana lah teknisnya yang bisa diatur. Sehingga masyarakat juga bisa menilai caleg-cakegnya yang dipilih," ujar Azmi di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Seharusnya kata dia, ada perdebatan publik atau adu program antara partai politik terkait isu-isu publik, seperti: korupsi, kepercayaan publik yang rendah pada DPR, dan maraknya intoleransi.
Azmi berharap KPU bisa segera mempertimbangkan usulan partainya itu. Jika tidak kata dia, masyarakat hanya fokus pada pemilihan Capres dan Cawapres.
"Jadi mudah-mudahan ini bisa difasilitasi oleh KPU. Seperti yang disampaikan Ketum PSI Grace Natalie di Medan kemarin, sebetulnya itu adalah lontaran untuk berdiskusi lebih jauh," kata dia.
"Bukan menimbulkan kegaduhan, atau apa. Justru itu pencerahan, angin segar bagi kita sesama bangsa," Azmi menambahkan.
Terkait itu, Ketua KPU Arief Budiman mengapresiasi atas usulan yang diberikan PSI. Hanya saja, kata Arief, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu metode kampanyenya dalam bentuk debat hanya diperuntukkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Nah tapi ide ini menarik karena publik enggak cukup siapa presiden dan wakil presidennya," kata Arief.
Baca Juga: Prabowo di Depan Pendukung: Tukang-tukang Survei Enggak Usah Dipikirin
Untuk itu, Arief mengatakan akan akan membahas usulan PSI tersebut bersama internal KPU. Arief pun tidak menutup kemungkinan jika pada akhirnya akan memfasilitasi debat antar parpol seperti yang diusulkan partai baru peserta pemilu tersebut.
"Semua hal mungkin ya. Cuma memang di ruang waktu yang sempit dan KPU punya SDM yang terbatas, memang harus kerja ekstra keras kalau mau dijalankan. Kita lihat nanti pembahasan di internal KPU gimana," kata dia.
Berita Terkait
-
Romahurmuziy Ditangkap, PSI Singgung Pidato Serangan ke Partai Nasionalis
-
PDIP ke PSI: Menjelek-jelekkan Partai Lain Tak Dongkrak Elektabilitas
-
Tuding Partai Nasionalis Dukung Perda Syariah, PSI Tantang Parpol Berdebat
-
Caleg PKS Cabuli Putri Kandung, PSI: PKS Gagal Seleksi Kader untuk Nyaleg
-
Pengamat: PSI Ingin Ambil Suara PDIP karena Cemburu
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
-
Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
-
Silsilah Bodong Pemain Naturalisasi Malaysia Dibongkar FIFA! Ini Daftar Lengkapnya
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
Terkini
-
KPK Kembali Panggil Eks Bendahara Amphuri, Usai Disorot Soal Pertemuan dengan Gus Yaqut
-
Firdaus Oiwobo Ngamuk, Status Tersangka Dibongkar Hotman Paris, Minta Polisi Gelar Perkara Khusus
-
Pejabat Teras Kemenaker Terseret Kasus Pemerasan, KPK Panggil Kabiro Humas Sunardi Sinaga
-
DJ Panda Terancam Penjara! Kasus Ancaman Erika Carlina Naik Penyidikan, Janin dalam Bahaya?
-
Dewan Pers Bongkar Strategi Bisnis Media Lokal yang Dijamin Sukses di Local Media Summit 2025
-
APBD DKI Dipangkas Rp15 T, Gubernur Pramono: Tunjangan PNS dan PPPK Aman, Tapi...
-
Terungkap, Ini Alasan Polri Tak Tahan Adik Jusuf Kalla di Kasus Korupsi PLTU Rp1,35 T
-
Audit Total Bangunan Ponpes se-Indonesia Imbas Tragedi Al Khoziny, Kemenag Bakal Gandeng Kemen PU
-
Dipimpin Hotman Paris, Kubu Nadiem Serahkan Tumpukan Dokumen saat Praperadilan di PN Jaksel
-
KPK Ungkap Asal Uang Sitaan Rp 100 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji