Suara.com - Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho menyebutkan, sepanjang 2015 hingga 2018 terdapat 997 berita bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat.
Septiaji menuturkan, hoaks yang paling banyak beredar adalah hoaks yang berkaitan dengan politik kemudian disusul hoaks soal agama.
"Lebih dari separuhnya hoaks terkait politik. Hoaks yang paling banyak muncul isinya politik, disusul hoaks soal agama. Hoaks yang paling banyak beredar adalah terkait foto dan narasi, fotonya apa narasinya apa," kata Septiaji dalam diskusi bertema Pers Lawan Hoaks Pemilu 2019.
Septiaji menyebutkan, hoaks paling banyak beredar di Facebook kemudian disusul WhatsApp dan Twitter.
Bahkan secara gamblang Septiaji menyebutkan, hoaks politik yang paling mendominasi, yang paling banyak menjadi target adalah pasangan Capres-Cawapres 01 Jokowi - Maruf Amin sebanyak 75 hoaks di 2018, sementara 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebanyak 54 hoaks.
Meski secara angka lebih besar, namun Septiaji menegaskan bahwa angka tersebut tidak selalu mempengaruhi seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh hoaks tersebut.
"Ini angka, belum menunjukan tingkat kerusakan, contohnya ada satu hoaks yang dampaknya tidak besar, namun ada hoaks lain yang justru dampaknya sangat besar. Hoaks politik ini merusak rasionalitas pemilih," tutur Septiaji.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan menyebutkan, beredarnya hoaks menjadi tantangan berat bagi pihaknya menjelang pesta demokrasi seperti sekarang ini.
"Saat ini kita sedang menghadapi maraknya disinformasi, ini menjadi tantangan berat kita untuk melawan hoaks di Pemilu ini," kata Abhan.
Baca Juga: WhatsApp Uji Fitur Pemeriksa Foto untuk Cegah Hoaks
Pihaknya meminta media massa berperan aktif dalam memerangi hoaks agar tidak menimbulkan kerusakan bahkan hingga memakan korban jiwa.
"Kita harap, media massa bisa memberikan pemahaman yang utuh. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menangkal berita-berita hoaks di Pemilu 2019 ini," ucap Abhan.
Selain menangkal hoaks, pihaknya juga akan menempatkan pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna memastikan Pemilu 2019 berjalan secara aman.
"Puncaknya pemilu ada di TPS saat pemungutan suara, saat ini kami sedang menyiapkan pengawas TPS, mereka akan menjadi ujung tombak kami dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu," tutur Abhan.
Disamping menempatkan pengawas di TPS, pihaknya juga terus mengawasi pendistribusian logistik Pemilu baik ke pelosok daerah maupun ke luar negeri.
"Kami juga melakukan pengawasan terhadap logistik baik dalam maupun luar negeri," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!