Suara.com - Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho menyebutkan, sepanjang 2015 hingga 2018 terdapat 997 berita bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat.
Septiaji menuturkan, hoaks yang paling banyak beredar adalah hoaks yang berkaitan dengan politik kemudian disusul hoaks soal agama.
"Lebih dari separuhnya hoaks terkait politik. Hoaks yang paling banyak muncul isinya politik, disusul hoaks soal agama. Hoaks yang paling banyak beredar adalah terkait foto dan narasi, fotonya apa narasinya apa," kata Septiaji dalam diskusi bertema Pers Lawan Hoaks Pemilu 2019.
Septiaji menyebutkan, hoaks paling banyak beredar di Facebook kemudian disusul WhatsApp dan Twitter.
Bahkan secara gamblang Septiaji menyebutkan, hoaks politik yang paling mendominasi, yang paling banyak menjadi target adalah pasangan Capres-Cawapres 01 Jokowi - Maruf Amin sebanyak 75 hoaks di 2018, sementara 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebanyak 54 hoaks.
Meski secara angka lebih besar, namun Septiaji menegaskan bahwa angka tersebut tidak selalu mempengaruhi seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh hoaks tersebut.
"Ini angka, belum menunjukan tingkat kerusakan, contohnya ada satu hoaks yang dampaknya tidak besar, namun ada hoaks lain yang justru dampaknya sangat besar. Hoaks politik ini merusak rasionalitas pemilih," tutur Septiaji.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan menyebutkan, beredarnya hoaks menjadi tantangan berat bagi pihaknya menjelang pesta demokrasi seperti sekarang ini.
"Saat ini kita sedang menghadapi maraknya disinformasi, ini menjadi tantangan berat kita untuk melawan hoaks di Pemilu ini," kata Abhan.
Baca Juga: WhatsApp Uji Fitur Pemeriksa Foto untuk Cegah Hoaks
Pihaknya meminta media massa berperan aktif dalam memerangi hoaks agar tidak menimbulkan kerusakan bahkan hingga memakan korban jiwa.
"Kita harap, media massa bisa memberikan pemahaman yang utuh. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menangkal berita-berita hoaks di Pemilu 2019 ini," ucap Abhan.
Selain menangkal hoaks, pihaknya juga akan menempatkan pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna memastikan Pemilu 2019 berjalan secara aman.
"Puncaknya pemilu ada di TPS saat pemungutan suara, saat ini kami sedang menyiapkan pengawas TPS, mereka akan menjadi ujung tombak kami dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu," tutur Abhan.
Disamping menempatkan pengawas di TPS, pihaknya juga terus mengawasi pendistribusian logistik Pemilu baik ke pelosok daerah maupun ke luar negeri.
"Kami juga melakukan pengawasan terhadap logistik baik dalam maupun luar negeri," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi
-
Polemik Adies Kadir Memanas: Apakah MKMK 'Mengambil Alih' Keputusan DPR?
-
Kejagung Geledah Sejumlah Perusahaan di Sumatra Terkait Korupsi Ekspor CPO