Jelang Kampanye Terbuka, Wiranto: Papua Sejak Dulu Memang Rawan

Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (MenkoPolhukam) Wiranto mengatakan Papua masuk sebagai salah satu daerah yang rawan saat masa kampanye terbuka. Pemerintah kata Wiranto, akan menaruh perhatian khusus saat masa kampanye terbuka yang berlangsung pada 24 Maret sampai 14 April 2019 mendatang.

Wiranto menuturkan, sebelum pemilu Papua juga sudah dianggap menjadi daerah rawan konflik. Karena itu ia mengaku sudah mengerahkan usaha maksimal untuk pengamanan di Papua.

"Papua itu sejak dulu memang rawan, sehingga kita betul-betul memberikan perhatian khusus ke sana agar semua wilayah kita itu terjamin pemilu dapat dilaksanakan dengan baik," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Sebelum menentukan Papua sebagai salah satu daerah yang rawan saat kampanye, Wiranto lebih dulu melakukan rapat koordinasi jelang kampanye terbuka dengan Kapolri, KPU, TNI, BIN, dan Bawaslu. Dalam rapat tersebut, jelas Wiranto, ia sudah melakukan koordinasi kepada para pejabat Daerah, aparat keamanan dan Panglima Kodam di Papua melalui video telekonferensi.

"Enggak ada Pemilu juga ada kerusuhan di sana. kita ini kan rapat bolak balik, dan ini rapat yang cukup luas dari pusat ke daerah pake video conference itu dapat di periksa oleh seluruh pejabat, Kapolda, Pangdam, dan jajarannya semua melihat," jelas Wiranto.

Senada dengan Wiranto, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal juga mengatakan akan melakukan pengamanan khusus di wilayah Papua selama masa kampanye terbuka. Ia mengaku Polri akan bekerjasama dengan TNI akan melakukan pengamanan di Papua yang berbeda dengan daerah lain. Jumlah personil yang akan diturunkan juga ditambah.

"Kita lakukan pengamanan khusus di sana (Papua). Karena di situ kan daerah yang rawan. Polri dibackup oleh TNI sudah melakukan rencana pengamanan strategis di situ. Beda dengan daerah lain," jelas Iqbal.

Dalam melakukan pengamanan khusus di Papua, Iqbal juga menjelaskan Kepolisian dan TNI akan menurunkan jumlah personil lebih banyak dari daerah lainnya. Namun ia tidak menyebutkan berapa jumlah pasti personel yang akan diturunkan.

"Ya lebih banyak, saya gak bisa sebutkan detail," kata Iqbal.

Baca Juga: YLKI: Tekan Tiket Pesawat Turun Semurah Mungkin