Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah Indonesia harus tegas menindak kelompok bersenjata yang telah menewaskan satu Anggota Brimob di Kabupaten Mugi, Nduga, Papua. Fadli menyarankan pemerintah mengubah pendekatan dalam menghadapi kelompok yang disebutnya sebagai kelompok separatis itu.
Fadli menerangkan, pendekatan terhadap kelompok separatis harus jelas. Sehingga, kata dia, pemerintah tidak menganggap kelompok separatis sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Pendekatan kita kepada gerakan separatis itu harus jelas. Jangan kemudian disebut kelompok bersenjata. Separatis ya separatis saja. Jadi kita ada tindakan yang tegas," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2019).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menuturkan, pemerintah juga harus segera melibatkan aparat TNI dalam menangani kelompok separatis tersebut. Sebab, kata Fadli, TNI lah yang memang memiliki keahlian dalam menangani kelompok tersebut.
"TNI ini kan ahli, memamg keahliannya di situ. Menurut saya jangan pake pendekatan kemamanan lagi kalau itu sudah mengancam integritas bangsa. Jadi koordinasi antar para penegak keamanan maupun penegak hukum itu harus jelas dan konkret," ungkapnya.
"Dan jangan diperlihara, kalau mau memadamkan api ya ketika kecil, jangan ditunggu apinya besar, sehingga akhirnya menimbulkan korban dan sebagainya," Fadli menambahkan.
Diberitakan sebelumnya, satu anggota Brimob dilaporkan meninggal saat terjadi kontak senjata dengan kelompok bersenjata di Mugi, Kabupaten Nduga, Papua pada Rabu (20/3/2019) pagi.
Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 07.20 WIT saat anggota melakukan pengamanan bandar udara. Dari laporan, anggota yang meninggal tersebut tergabung dalam Satgas Newangkawi.
Baca Juga: Bambang Soesatyo Ajak Anggota DPR Taat Lapor Pajak dan LHKPN
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara