Suara.com - Majelis Ulama Indonesia atau MUI sedang mengkaji fatwa haram memainkan game PlayerUnkown’s Battlegrounds atau game PUBG. Beberapa MUI di tingkat wilayah juga sedang melakukan kajian serius mengenai rencana fatwa haram game tersebut.
MUI Jawa Barat salah satunya, mereka menjadi yang pertama mengeluarkan rencana fatwa haram game PUBG. Sikap MUI Jawa Barat ini lalu diikuti oleh MUI Sulawesi Selatan. Namun, nantinya hanya MUI pusat yang berhak menentukan fatwa haram PUBG.
Berikut Suara.com merangkum beberapa fakta mengenai rencana fatwa haram game PUBG yang heboh tersebut.
1. Menginspirasi Teroris
Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Achyar mengakui, munculnya wacana untuk mengeluarkan fatwa haram game PUBG berawal dari aksi penembakan di Selandia Baru yang menewaskan 50 orang muslim. Pelakunya merekam aksi penembakan, persis seperti penampakan dalam game PUBG.
“pelaku ini terinspirasi oleh game PUBG. Nah, jadi ini fenomena menarik kalau betul PUBG melhirkan tindakan keji menarik dikaji untuk game ini,” kata Rafani.
Meski demikian, tudingan pelaku penembak yakni Brenton Tarrant dipastikan tidak benar. Berdasarkan pernyataan asli Brenton Tarrant kepada publik yang bersumber dari Nex 24, ia mengaku mengenal game-game tersebut namun menambahkan kata ''No'' yang berarti bahwa ia tidak terinspirasi dari game tersebut.
Dalam pernyataannya, terdapat sebuah pertanyaan yang berbunyi ''Apakah kamu diajari kekerasan dan ekstremisme melalui permainan video, musik, sastra, film?''
Jawaban dari Tarrant adalah ''Ya, Spyro the dragon 3 mengajari saya etno-nasionalisme. Fortnite melatih saya menjadi pembunuh dan melakukan gaya pamer di depan mayat musuh saya. Tidak,''
Baca Juga: Dua Youtuber Berseteru, Ratusan Subscriber Tawuran di Jalan
2. Banyak Mudarat
Wacana fatwa haram PUBG terus brgulir. Wakil Ketua UMum MUI Pusat Zainut Tauhid Sa’adi mempertimbangkan untuk segera melakukan pembahasan mengenai game ini lantaran sudah menimbulkan mudarat.
“Karena game PUBG ini sudah menjadi fenomena masyarakat, bahkan akibat dari game tersebut sudah menimbulkan mudarat,” ungkap Zainut.
3. Dukungan DPR
Dukungan juga disampaikan oleh Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan. Mereka menilai PUBG telah emberikan dampak buru bagi pemain sehingga harus dibatasi.
“Saya juga sependapat dengan fatwa MUI yang saat ini tengah dikaji. Kita tunggu, karena kita memang mesti hati-hati betul. Supaya kita nanti melarang dasarnya jelas dan semua orang bisa menerima, juga bisa menyadarkan anak-anak kita juga orang tua bahwa ini lebih banyak ke negatifnya,” ungkap Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto.
Djoko pun menegaskan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk membatasi masuknya game PUBG. Pasalnya, game itu sangat mudah diunduh oleh para pengguna berbagai usia melalui telepon pintar mereka.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
Terkini
-
Lawan Praktik Calo, Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan untuk Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung
-
Usai Dirawat di RS Polri, Gus Yaqut Dipindahkan Kembali ke Rutan KPK
-
Indonesia Punya Potensi Energi Surya Terbesar, Mengapa Pemanfaatannya Masih Minim?
-
Enggar Lukita: Rachmat Gobel Terlalu Baik untuk Dunia Politik
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Blak-blakan Soal Penggeledahan Polisi di Tengah Usut Korupsi MBG
-
Akal-akalan Jampidsus? Ngaku Rumah Sentul yang Digeledah Miliknya Sejak Lama, Kok Nggak Masuk LHKPN!
-
Bupati Sukoharjo Kena OTT KPK, Uang Miliaran Rupiah Disita
-
Pramono Anung Ungkap Komunikasi Terakhir dengan Rachmat Gobel Sepekan Sebelum Wafat
-
Jadi Momok, LSAK Desak Prabowo Cabut Perpres Pelindungan Jaksa oleh TNI
-
Menteri Hukum: Program Pasti Ada Solusi Tak Sekadar Tampung Aduan, Namun Pastikan Penyelesaian