Suara.com - Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik menilai keputusan antara Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi mematok tarif terjauh MRT Jakarta Rp 14.000 tidak tepat. Keputusan itu dinilai melangkahi keputusan Rapimgab.
Taufik menuturkan, hasil pertemuan tertutup antara Anies dan Prasetio di Ruangan Ketua DPRD Jakarta pada Selasa (25/3/2019) kemarin tidak bisa dikatakan sah karena tidak melalui forum rapat resmi.
"Itu kan kesepakatan Anies dan Pak Ketua, nah hasil rapim kan Rp 8.500, karenanya kesepatakan itu saya kira (harus) dibawa lagi ke rapim. Boleh saja ada kesepakatan, tapi kembalikan ke rapim itu pengesahaannya, supaya legal," kata Taufik saat ditemui di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2019).
Ketua DPW Partai Gerindra DKI itu juga menepis tudingan Anies terkait adanya permainan politik jelang Pileg 2019 di anggota dewan yang menyarankan tarif MRT murah.
"Habis pemilihan umum pun kalau perlu tarifnya murah, sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat, percuma juga kalau tarifnya mahal misalnya Rp 30.000, ini kan tarifnya Rp 14.000 pulang-pergi Rp 28.000 maksimal. Menurut saya masih mahal, tanya saja sama masyarakat," jelasnya.
Lebih jauh Taufik mengatakan, dirinya akan meminta sekretaris dewan untuk menjadwalkan Rapat Pimpinan Gabungan kembali demi membahas tarif terjauh MRT Rp 14.000 yang udah disepakati antara Anies dengn Praseto.
"Kita minta supaya ada rapimgab. Itu kan baru kesepakatan Ketua sama Pak Gubernur kesepakatan itu dikembalikan di sah kan lah dalam forum. kalau itu mau jadi pedoman kita ya kembalikanlah ke forumnya," tutup Taufik.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi memastikan tarif Moda Raya Terpadu atau MRT dengan tarif MRT rata-rata Rp 8.500. Keputusan ini dipastikan setelah keduanya menggelar pertemuan tertutup pada Selasa (26/3/2019) kemarin.
Anies mengatakan pertemuan yang digelar di kantor ketua DPRD DKI lantai 10 tersebut menghasilkan kesepakatan tarif rata-rata MRT Rp 8.500, dengan perhitungan jarak terjauh dari Stasiun Lebak Bulus ke Bundaran HI adalah Rp 14.000.
Baca Juga: Wiranto: Ajak Golput Namanya Mengacau, Bisa Kena UU ITE atau KUHP
Berita Terkait
-
Tarif MRT Dibanderol Rp 14.000, Warga Protes: Harusnya Rp 10.000 Saja
-
Tarif MRT Rp 14.000, Anies Dinilai Tak Hargai Hasil Rapat DPRD
-
Daftar Lengkap Tarif MRT Jakarta dari Bundaran HI - Lebak Bulus PP
-
Bahas Tarif MRT, Anies Mendadak Bertemu Ketua DPRD DKI
-
Anies Tak Kunjung Setujui Tarif MRT, PDIP: Nggak Fair!
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM