Suara.com - Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik menilai keputusan antara Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi mematok tarif terjauh MRT Jakarta Rp 14.000 tidak tepat. Keputusan itu dinilai melangkahi keputusan Rapimgab.
Taufik menuturkan, hasil pertemuan tertutup antara Anies dan Prasetio di Ruangan Ketua DPRD Jakarta pada Selasa (25/3/2019) kemarin tidak bisa dikatakan sah karena tidak melalui forum rapat resmi.
"Itu kan kesepakatan Anies dan Pak Ketua, nah hasil rapim kan Rp 8.500, karenanya kesepatakan itu saya kira (harus) dibawa lagi ke rapim. Boleh saja ada kesepakatan, tapi kembalikan ke rapim itu pengesahaannya, supaya legal," kata Taufik saat ditemui di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2019).
Ketua DPW Partai Gerindra DKI itu juga menepis tudingan Anies terkait adanya permainan politik jelang Pileg 2019 di anggota dewan yang menyarankan tarif MRT murah.
"Habis pemilihan umum pun kalau perlu tarifnya murah, sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat, percuma juga kalau tarifnya mahal misalnya Rp 30.000, ini kan tarifnya Rp 14.000 pulang-pergi Rp 28.000 maksimal. Menurut saya masih mahal, tanya saja sama masyarakat," jelasnya.
Lebih jauh Taufik mengatakan, dirinya akan meminta sekretaris dewan untuk menjadwalkan Rapat Pimpinan Gabungan kembali demi membahas tarif terjauh MRT Rp 14.000 yang udah disepakati antara Anies dengn Praseto.
"Kita minta supaya ada rapimgab. Itu kan baru kesepakatan Ketua sama Pak Gubernur kesepakatan itu dikembalikan di sah kan lah dalam forum. kalau itu mau jadi pedoman kita ya kembalikanlah ke forumnya," tutup Taufik.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi memastikan tarif Moda Raya Terpadu atau MRT dengan tarif MRT rata-rata Rp 8.500. Keputusan ini dipastikan setelah keduanya menggelar pertemuan tertutup pada Selasa (26/3/2019) kemarin.
Anies mengatakan pertemuan yang digelar di kantor ketua DPRD DKI lantai 10 tersebut menghasilkan kesepakatan tarif rata-rata MRT Rp 8.500, dengan perhitungan jarak terjauh dari Stasiun Lebak Bulus ke Bundaran HI adalah Rp 14.000.
Baca Juga: Wiranto: Ajak Golput Namanya Mengacau, Bisa Kena UU ITE atau KUHP
Berita Terkait
-
Tarif MRT Dibanderol Rp 14.000, Warga Protes: Harusnya Rp 10.000 Saja
-
Tarif MRT Rp 14.000, Anies Dinilai Tak Hargai Hasil Rapat DPRD
-
Daftar Lengkap Tarif MRT Jakarta dari Bundaran HI - Lebak Bulus PP
-
Bahas Tarif MRT, Anies Mendadak Bertemu Ketua DPRD DKI
-
Anies Tak Kunjung Setujui Tarif MRT, PDIP: Nggak Fair!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP