Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Rosan Roeslani menjawab tudingan eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu soal adanya kampanye terselubung di balik acara yang akan diselenggarakan BUMN. Rosan meminta agar Said Didu tidak menyimpulkan sesuatu dengan persepsi sendiri.
Didu sempat bertanya-tanya dengan munculnya edara imbauan kepada seluruh karyawan BUMN untuk menyerahkan data diri beserta keluarga menjelang perayaan HUT BUMN. Rosan menilai polarisasi yang dilakukan Didu itu justru akan mengacaukan maksud yang sebenarnya.
"Kalau ada ultah BUMN, pastinya orang BUMN berkumpul, jadi inilah kadang-kadang kita jangan membuat satu pernyataan atau buat suatu polarisasi yang menyudutkan, membuat persepsi sendiri-sendiri akibatnya kacau seperti itu," kata Rosan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (28/3/2019).
Rosan menegaskan bahwa Jokowi selaku presiden dan juga capres selalu menyampaikan pesan positif yakni Pemilu 2019 harus disikapi dengan optimis dan dijalankan sesuai dengan aturan yang diterapkan Bawaslu. Kemudian ada pun etika moral yang seharusnya dijaga oleh para pelaku-pelaku Pemilu 2019.
"Penyampaiannya harus benar-benar berdasarkan data, kenyataan, dan fakta. Jadi tidak boleh ada hoaks, itu kita sama sekali hindarkan," kata dia.
Rosan juga membantah jika ada mobilisasi massa yang dilakukan oleh pihaknya dengan memanfaatkan acara-acara yang diselenggarakan oleh BUMN. Bantahan itu berdasarkan tudingan Didu yang menyebut kalau BUMN dijadikan sapi perah untuk kampanye Jokowi - Maruf Amin.
"Ya nggak, kalau mereka dateng ya wajar, namanya juga ulang tahun. Maka kembali lagi, jangan suatu hal dipersepsikan berdasarkan apa yang ingin kita dengar, sampaikanlah sesuatu kebenaran, sampaikan semua itu berdasarkan data dan fakta," pungkasnya.
Eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu sebelumnya menanyakan maksud dari perayaan ulang tahun BUMN yang dilakukan secara besar-besaran termasuk mengajak seluruh anggota keluarga dari karyawan BUMN. Menurutnya, BUMN saat ini sedang menjadi sapi perah untuk keperluan kampanye Pilpres 2019.
Dalam akun Twitter pribadinya @saididu pada Kamis (28/3/2019), Said Didu mengunggah sebuah surat edaran yang diberikan untuk seluruh karyawan BUMN.
Baca Juga: Tandingi Ajakan Jokowi Berbaju Putih ke TPS, BPN: Kami Kompak Rabu Biru
Surat edaran itu berisikan sebuah himbauan kepada karyawan BUMN untuk segera mendaftarkan data diri beserta keluarga untuk keperluan kegiatan Jalan Sehat HUT BUMN 7 April 2019 di Sidoarjo.
"Apakah surat ini benar? Baru kali ulang tahun Kementerian BUMN dirayakan besar-besaran di seluruh Indonesia dan dimajukan," tanya Didu.
"Kenapa keluarga karyawan harus dibawa dan masukkan data pribadi? Apakah cara ini masuk lungkup tugas Kementerian BUMN sesuai kepres?," sambungnya.
Berita Terkait
-
Said Didu Menduga Ada Kampanye Terselubung Memanfaatkan BUMN
-
Direksi Pupuk Indonesia Ditangkap KPK, Kementerian BUMN Geram
-
Holding Pupuk Indonesia Hanya Prihatin dan Pasrah Terkait OTT KPK
-
5 Fakta KPK Tangkap Petinggi BUMN Terkait Korupsi Pupuk
-
Tangkap Petinggi BUMN Terkait Korupsi Pupuk, KPK Sita Duit Dolar AS
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin