TKN: Bagaimana Kalian Mengatur Negara Kalau Buruh Prabowo Tak Dibayar?

Suara.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menyindir kemampuan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam mengatur negara.

Menurut Adian Napitupulu, Prabowo Subianto belum mampu membayarkan upah para buruh di perusahaannya. Alhasil, Adian Napitupulu pun mempertanyakan kemampuan Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan oleh Adian Napitupulu dalam acara Mata Najwa bertajuk ‘Adu Kuat Kampanye’ pada Rabu (27/3/2019). Adian Napitupulu mempertanyakan bagaimana upaya Prabowo Subianto mengatur negara bila masalah di perusahaannya saja belum  bisa dirampungkan.

“Yang saya bingungkan adalah bagaimana kalian mau mengatur negara sementara buruh Prabowo tidak dibayar?” kata Adian Napitupulu seperti dikutip Suara.com, Kamis (28/3/2019).

Mendengar pernyataan Adian Napitupulu itu, sontak penonton yang hadir langsung bersorak dan bertepuk tangan.

Adian Napitupulu belum selesai berbicara, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera langsung memotong pernyataan Adian.

“Biasanya gitu kalau message-nya nggak sampai. Itu tanda kekalahan itu. Udah besok kita menang Insya Allah,” jawab Mardani Ali Sera.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, pun menantang Adian Napitupulu untuk membuktikan ucapannya itu mengenai buruh Prabowo Subianto yang belum dibayar.

"Bang Adian Napitupulu, Anda cek mana buruh Prabowo yang belum dibayar?" tantang Dahnil Anzar.

Baca Juga: Rhoma Irama : Ridho Rhoma Sudah Sembuh, Sekarang Mau Dihancurkan Lagi?

"Kalau begitu kan sudah datang ke DPR, datang ke Menaker segala macam. Sampaikan dong kalau itu tidak benar sehingga mereka tidak turun lagi," jawab Adian Napitupulu.

Sindiran yang dilontarkan oleh Adian Napitupulu berawal dari perdebatan mengenai efektivitas kartu sakti yang dikeluarkan oleh Jokowi.

BPN menyebut bahwa penggunaan tiga kartu sakti yang dikeluarkan oleh Jokowi tidak pas lantaran Indonesia telah memiliki e-KTP alias KTP elektronik.

“Saya mau katakan ini sangat multiguna, jadi melalui ini data kependudukan kita mana yang miskin diinteregasikan dengan BPS itu bisa kita temukan. Melalui big data terkoneksi semua akan semakin baik,” ungkap Dahnil Anzar.

“Kalau dalam waktu singkat 100 hari sampai 200 hari saja bisa dibenahi pendataan ini, itu akan luar biasa dan kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk kartu-kartuan yang banyak itu,” imbuh Dahnil Anzar.

Pernyataan ini langsung disanggah oleh Adian Napitupulu. Menurutnya, saat ini tahapan sedang dijalankan oleh Jokowi dalam bentuk pendataan ulang dan penataan administrasi.