Suara.com - Meski berada dalam kubu yang sama, perbedaan pandangan politisi senior, jika menemukan kecurangan dalam daftar pemilih tetap (DPT) ditunjukan Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Amien Rais dengan Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo.
Jika Amien Rais memilih mengerahkan kekuatan rakyat atau people power, jika terbukti ada kecurangan dalam Pilpres 2019. Hashim malah akan melaporkannya ke lembaga internasional, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Interpol.
Hashim beralasan bahwa kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, termasuk ke dalam tindakan pidana. Pihaknya enggan memberikan toleransi jika ada kecurangan benar terbukti di Pemilu 2019.
"Karena kecurangan itu pidana. Kalau ada bukti kecurangan kami tidak akan menerima dan kami tidak akan tolerir," ungkap Hashim dalam diskusi bertajuk 'Final Voters List (DPT) and Electoral Fraud' di Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2019).
Hashim mengungkapkan, jika nantinya kecurangan tersebut benar terbukti terjadi di Pilpres 2019, pihaknya akan melayangkan gugatan.
Sebelumnya, Hashim sudah berusaha mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menyelesaikan DPT bermasalah sebelum hari pencoblosan tiba yakni 17 April mendatang.
Hashim menyebut pihaknya mungkin saja akan melaporkan kecurangan tersebut ke sejumlah lembaga baik secara nasional hingga ke tingkat internasional, salah satu contohnya ialah Pengadilan HAM Internasional di Geneva, Swiss hingga The International Criminal Police Organization atau lebih dikenal dengan sebutan Interpol.
"Ya mungkin gugatan ke Bareskrim, mungkin lapor interpol, tergantung (Direktorat BPN) bagian hukum. Kami mau lapor ke international court of justice, human rights, kami lapor ke Geneva, human rights kami lapor PBB, ke semua pihak," ujarnya.
Menurutnya, kecurangan dalam Pemilu juga pernah terjadi di Thailand. Di sana, katanya, beberapa LSM setempat juga mempersoalkannya.
Baca Juga: UNBK SMA Hari Pertama di Jakarta Berjalan Lancar
"Ini di Thailand hampir beberapa LSM internasional persoalkan keabsahan pemilu Thailand yang dilakukan petahana di Thailand," ujarnya.
Namun, bukan berarti Hashim tidak sepakat dengan niat Amien Rais yang akan mengerahkan kekuatan rakyat atau people power jika kecurangan itu benar terjadi. Menurutnya, people power tidak melanggar aturan.
"Kalau people power itu sah juga rakyat punya kuasa menunjukkan ketidakpuasan rakyat," jelasnya.
Berita Terkait
-
Hashim Bahas Jatah Menteri, Wasekjen Demokrat: Waktu Sarapan Belum Tiba
-
Amien Rais Pilih People Power Ketimbang MK, Ini Penjelasan BPN
-
Wacana People Power-nya Dinilai Menghina Peradilan, Amien Rais: Ngawur!
-
Bahas Jatah Menteri, Ketua DPP Demokrat: Kita Berjuang Dulu Pak Hashim
-
Pengamat Sebut People Power Amien Rais Akan Bikin Negara Chaos
Terpopuler
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
Terkini
-
Jadi Tersangka Lagi, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Diduga Terima Setoran Rp2,8 M dari Bandar Narkoba
-
Mendikdasmen Pastikan Anggaran Pendidikan Naik, Bantah MBG Pangkas Dana Sekolah
-
MCK Kumuh Manggarai Dibenahi, Kini Jadi Fasilitas Sehat dan Canggih
-
Menham Pigai Serahkan RUU Masyarakat Adat ke DPR: Rakyat Adat Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri
-
Lewat Surat Edaran, Mendagri Dorong Sinergi Daerah Wujudkan Gerakan Indonesia ASRI
-
Rumah Jokowi Berubah Jadi 'Tembok Ratapan Solo', Begini Kata PDIP
-
Kasus Korupsi CPO, Kejagung Dalami Dokumen Dugaan Aliran Transaksi ke Pejabat Bea Cukai
-
Kasatgas Tito Pantau Langsung Pembersihan Lumpur Praja IPDN di Aceh Tamiang
-
Bersih-Bersih Jukir Liar, Wali Kota Jakpus Instruksikan Patroli Gabungan Rutin di Tanah Abang
-
NasDem Bukber Elite Parpol Termasuk Anies, Bicara Sukseskan Program Prabowo