Suara.com - Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno Amien Rais menolak wacana people power atau mengerahkan kekuatan rakyat yang disebutnya, sebagai bentuk penghinaan terhadap peradilan atau contempt of court.
Amien malah menilai, pemikiran people power sebagai bentuk contempt of court itulah sebagai pemikiran asal-asalan.
Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyayangkan ucapan Amien Rais yang menilai tak ada gunanya membawa perkara kecurangan ke MK. Menurut Fajar, ucapan Amien Rais sama saja dengan contempt of court.
"Wah nggak, ngawur itu ngawur," kata Amien saat ditemui di Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).
Pokok permasalahan yang memicu Amien ingin mengadakan people power ialah dugaan kecurangan melalui Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hingga kini masih bermasalah.
Menurutnya jika kecurangan itu terbukti benar terjadi, maka Amien tak segan untuk mengerahkan massa ke Monas sebagai bentuk people power.
"Jika DPT-nya tidak efektif karena penuh dengan ghost voters, insyaallah setelah pemilu dan kita punya bukti kalau ada kecurangan yang masif dan terstruktur, saya akan mendorong massa turun ke jalan, ke Monas untuk menggunakan people power," ujar Amien.
"Kita tidak percaya MK, jadi kita harus menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri," katanya.
Untuk diketahui, Juru Bicara MK Fajar Laksono menyesalkan pernyataan Amien Rais yang menyebut tidak ada gunanya membawa perkara kecurangan Pemilu ke MK.
Baca Juga: Data BPS: 1,27 Juta Turis Plesiran di Indonesia, Asal Malaysia Mendominasi
Menurut Fajar, pernyataan itu bisa dikategorikan sebagai contempt of court atau perbuatan merongrong kewibawaan lembaga peradilan
Tag
Berita Terkait
-
Pengamat Sebut People Power Amien Rais Akan Bikin Negara Chaos
-
Amien Rais: Ada Lembaga yang Membusukan Diri Sebar DPT Abal-abal
-
Amien Rais Ancam People Power, Bamsoet: Jangan Buat Suasana Makin Panas
-
Amien Rais soal Pelaku Serangan Fajar: Tangkap, Ikat dan Polisikan
-
KPU Segera Selesaikan Aduan Adik Prabowo Terkait DPT Bermasalah
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!