Hashim Bahas Jatah Menteri, Wasekjen Demokrat: Waktu Sarapan Belum Tiba

Suara.com - Ramai kabar tentang pembagian jatah kursi menteri yang dilontarkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyulut peningkatan tensi di internal Koalisi Indonesia Adil dan Makmur 

Bahkan, lontaran tersebut ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik yang mengingatkan Hashim Djojohadikusumo agar tidak membahas jatah kursi di kabinet seandainya Prabowo - Sandiaga belum terpilih.

Sebab saat ini pemilihan belum berlangsung dan Prabowo - Sandi belum menang. Pernyataan tersebut tertuang dalam akun Twitter milik Rachland Nashidik, @RachlanNashidik.

"Fajar belum menyingsing, Pak Hasyim. Waktu sarapan belum tiba. Semua pada waktunya. Kita belum menang sebelum menang," cuit Rachland seperti dikutip Suara.com, Senin (1/4/2019).

Sebelumnya, hal serupa juga diungkapkan Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon di Twitter. Jansen mengkhawatirkan adanya kemarahan rakyat dari pembagian jatah menteri kabinet yang dibahas oleh Hasyim

"Ayookk kita berjuang aja dulu pak Hasyim.. Kalau begini takutnya nanti rakyat marah," kata Jansen dalam akun Twitternya @jansen_jsp.

Untuk diketahui, adik Calon Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memastikan akan berbagi jatah kursi menteri dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika Prabowo - Sandiaga menang di Pilpres 2019.

Diakui Hashim, sudah ada pembahasan soal pembagian kursi menteri dengan partai koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu menjelaskan telah membahas nama-nama yang cocok dari partai-partai tersebut untuk duduk di kursi menteri. Namun, nama itu masih disimpan di dalam sakunya.

"Saya kira itu antara saya dengan kakak saya. Kita kan sudah sepakat dengan PAN, ada tujuh menteri untuk PAN, enam untuk PKS, partai lain masih diskusi. Itu sudah jelas," kata Hashim di Ayana Mid Plaza, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Baca Juga: Rumah hingga Ruang Kerja Bowo Sidik di DPR Digeledah, KPK Sita Dokumen