Suara.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Ahmad Muzani membenarkan pihaknya sudah melakukan pembahasan soal kursi menteri untuk partai koalisi. Namun, Muzani membantah jika pembahasan tersebut sudah sampai kepada jumlah kursi yang akan dibagi per partai pendukung Prabowo - Sandiaga.
Maju di Pilpres 2019, Prabowo - Sandiaga didukung Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat.
"Dibicarakan dalam arti kira-kira porsi partai koalisi itu apa dan bagaimana. Tetapi jumlahnya belum dibicarakan," jelas Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan, bahwa pembicaraan antara partai koalisi belum sampai kepada jumlah kursi menteri dikarenakan harus ada perbincangan lebih jauh terkait dengan menteri apa saja yang dibutuhkan pada pemerintahan Prabowo - Sandiaga jika menang di Pilpres 2019 nanti.
"Sekali lagi, tentang jumlahnya kita masih harus melihat kebutuhan pada pemerintahan ke depan," ujarnya.
"Kita menyebut misalnya kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, pak Prabowo kan akan memisahkan lingkungan hidup dari kehutanan. Dengan begitu berarti kan ada dua portofolio," sambungnya.
Menurut Murzani, dari pada pihaknya fokus membicarakan soal jumlah menteri lebih awal, lebih baik seluruh pendukung fokus memenangkan Prabowo - Sandiaga.
"Bagaimana itu nanti akan kita lihat setelah 17 April, karena itu proporsi itu baru akan jelas setelah menang. Bahwa itu sudah dibicarakan (memang) benar," kata dia.
Sebelumnya Hashim Djojohadikusumo, adik Calon Presiden Prabowo Subianto memastikan akan memberikan kursi menteri untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika Prabowo - Sandiaga mampu kalahkan Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019.
Baca Juga: Polisi Kesulitan Cari Penambrak Anggota PPSU hingga Tewas
Hashim mengatakan sudah ada pembahasan soal pembagian kursi menteri dengan partai koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu menjelaskan bahwa dirinya telah membahas soal nama-nama yang cocok dari partai tersebut untuk duduk di kursi menteri. Namun, nama itu masih disimpan di dalam sakunya.
"Saya kira itu antara saya dengan kakak saya. Kita kan sudah sepakat dengan PAN, ada 7 menteri untuk PAN, 6 untuk PKS, partai lain masih diskusi. Itu sudah jelas," kata Hashim di Ayana Mid Plaza, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).
Berita Terkait
-
Lagu Selawat Diubah Jadi Dukungan ke Prabowo di Peringatan Isra Mi'raj?
-
Maruf Amin Dicegat Massa Prabowo di Madura, Diteriaki Sampai Kampanye Batal
-
Pengamat Sebut People Power Amien Rais Akan Bikin Negara Chaos
-
Hilangkan Efek Pilpres, Ma'ruf Janji Jika Menang Mau Rangkul Lawan Politik
-
KH Irfan Yusuf: Saya Orang NU Tak Mau Coblos Paslon 01
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?