Suara.com - Sejumlah nelayan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta Utara akan berhenti melaut saat hari pencoblosan Pemilu 2019 17 April mendatang. Mereka akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
Biasanya mereka melaut mencari ikan, yang bisa menghabiskan waktu hingga beberapa hari namun kali ini berbeda.
"Memilih pemimpin itu kewajiban karena pemilu hanya lima tahun sekali," kata Ujer (57), salah seorang nelayan saat ditemui di Pelabuhan Perikanan Muara Angke.
Beberapa hari menjelang pemilu dia akan pulang ke rumah untuk istirahat sekaligus berkumpul bersama keluarga.
"Dalam sekali melaut bisa 7-10 hari tidak pulang ke rumah," kata Ujer merupakan warga Serang, Banten.
Dia akan pulang ke rumah untuk istirahat selama 3-4 hari, lalu kembali melaut usai pencoblosan.
Adapun Sadirin (37), kapten kapal asal Pemalang, Jawa Tengah, menuturkan akan merapat ke pulau terdekat saat hari pencoblosan nanti.
Dia mengatakan telah menerima imbauan dari TNI Angkatan Laut untuk mencari pulau terdekat agar bisa ikut merayakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Untuk pencoblosan biasanya kami merapat ke pulau terdekat," ujarnya.
Baca Juga: KPU Sewa Perahu Nelayan Kirim Logistik Pemilu ke Pulau Mandangin, Madura
Dalam sekali melaut Sadirin memerlukan waktu tiga hari empat malam pelayaran dari Muara Angke menuju Makasar yang berjarak 660 mil laut.
Sementara itu Wadimin (29), salah seorang nelayan asal Tuban, Jawa Timur, mengaku akan pulang ke rumah untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.
"Kalau tidak ada hambatan nanti akan pulang untuk mencoblos," ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan ada sekitar 2,3 juta nelayan di seluruh Indonesia. Meskipun jumlah itu terbilang kecil bila dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia, namun kelompok nelayan mewakili seperlima dari total populasi masyarakat pesisir.
Mengenai harapan, kata Juji (53), salah seorang nelayan asal Serang, Banten, berharap Pemilu 2019 mampu melahirkan pemimpin yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
"Semoga nanti ada pemimpin yang tidak pilih kasih, peduli dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan," kata Juji.
Tag
Berita Terkait
-
Pakai Kaos Jokowi, Pemuda di Purworejo Dikeroyok Usai Kampanye Prabowo
-
Cegah Politik Uang, Bawaslu Patroli Pengawasan di Masa Tenang Pemilu
-
Setelah Rizieq, BPN Bidik Besarnya Potensi Kecurangan Pemilu Luar Negeri
-
Ridwan Kamil Pastikan Polisi dan TNI di Jabar Netral saat Pilpres 2019
-
Bawaslu Belum Temukan Bukti Tudingan Rizieq Shihab kepada Menlu Retno
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu