Suara.com - The University of Oxford Society of Indonesia menggelar debat terbuka antar Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Tema yang diangkat dalam debat di Graha Bimasena, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019) malam, menyangkut masalah anti korupsi.
Masing-masing kubu, baik TKN Jokowi - Ma'ruf dan BPN Prabowo - Sandiaga, diwakili empat orang.
Dari kubu TKN diwakili oleh Budiman Sudjatmiko, Rio Yovian Haminoto, Agus P Sari, dan Dini S Purwono.
Sedangkan, BPN diwakili Sudirman Said, Dirgayuza Setiawan, Bambang Widjajanto, dan Ledia Hanifa.
Kedua tim pemenangan masing-masing Capres dan Cawapres memaparkan terkait pandangannya ihwal korupsi di Indonesia.
Selain itu juga menyampaikan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Budiman Sudjatmiko sebagai perwakilan TKN mendapat kesempatan pertama untuk memberikan pemaparannya.
Budiman mengatakan, salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mengusulkan pendanaan parpol oleh negara.
Baca Juga: Pulangkan Kevin / Marcus dari Malaysia Open 2019, Fajar / Rian Sujud Syukur
"Pembenahan ekosistem politik diantaranya dalam bentuk menigkatkan kualitas parpol, harus dalam bentuk dia accessible, affordable bagi setiap orang," tutur Budiman.
"Karenanya negara at least sekarang harus mengambil alih sebagian tanggung jawab kualitas parpol. Negara harus lakukan investasi dalam bentuk anggaran untuk pembiayaan parpol. Sehingga partai politik sebagai instrumen politik tidak ditunggangi oligarki, tidak dimiliki oleh personal tertentu," tambahnya.
Kendati begitu, kata Budiman, parpol tersebut harus transparan dan memiliki akuntabilitas yang jelas.
Hal itu sebagaimana lembaga negara lainnya yang juga dibiayai oleh negara.
"Sebagai lembaga politik yang nantinya akan diusulkan untuk dibiayai sebagian oleh negara harus transparan, harus ada akuntabilitas sebagaimana dengan lembaga negara yang lain," jelasnya.
Berita Terkait
-
Habiburokhman dan Adian Napitupulu Reka Ulang Debat Legendaris 'Ada vs Gak Ada'
-
Tak Terima Prof Ikrar Dimaki di Acara iNews TV, Jhon Sitorus: Abu Janda Biadab!
-
Gen Z: Di Medsos Teriak Antikorupsi, Di Kantor Pajak Mendadak Amnesia
-
Purbaya ke Lulusan UI: Saya Dosen S3, Kalau Debat Anda Pasti Kalah
-
Cerita Rocky Gerung Bantu Prabowo 'Serang Balik' Jokowi lewat Buku Francis Fukuyama
Terpopuler
- 5 Mobil Murah 3 Baris Under 1500cc tapi Jagoan Tanjakan: Irit Bensin dan Pajak Ramah Rakyat Jelata
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Liburan Lebaran ke Luar Negeri Kini Lebih Praktis Tanpa Perlu Repot Tukar Uang
Pilihan
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
-
Dipicu Korsleting Listrik, Kebakaran Kalideres Hanguskan 17 Bangunan
-
Bongkar Identitas dan Wajah Eksekutor Penyiram Air Keras Andrie Yunus, Polisi: Ini Bukan Hasil AI!
Terkini
-
Pemerintah Siapkan Jalan Tol Fungsional dan One Way Antisipasi Lonjakan Pemudik, Ini Rinciannya
-
Guru Besar Trisakti Nilai Penanganan Kasus Andrie Yunus Bukti Negara Tak Pandang Bulu
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Dugaan Operasi Mossad di Dalam Iran! Mata-mata Israel Ancam Seorang Komandan Militer
-
Diserang Rudal Iran? Kapal Induk USS Gerald Ford Kabur dari Medan Tempur, 200 Pelaut Jadi Korban
-
FSPI Apresiasi Langkah Cepat TNI Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
-
Perang Besar di Depan Mata? AS Gelontorkan Rp3000 T Percepat Pembangunan Perisai Anti Rudal
-
Dentuman di Rakaat ke-16: Fakta-Fakta Ledakan Misterius yang Mengguncang Masjid Raya Pesona Jember
-
Kremlin Bantah Rusia Bantu Drone Iran Serang Pasukan Amerika Serikat
-
Beathor: Rismon Sianipar Kini 'Minta Dirangkul' dalam Polemik Ijazah Joko Widodo