Suara.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN, Hidayat Nur Wahid (HNW) sempat bingung kala mendengar KPU menanggapi soal surat suara yang tercoblos di Malaysia hanya dianggap sampah. Padahal menurutnya temuan tersebut masuk dalam kecurangan Pemilu 2019.
Dia menjelaskan, meskipun saat ini tengah memasuki masa tenang menjelang hari pencoblosan, namun semestinya KPU juga tidak turut tenang mengingat masih adanya masalah soal Pemilu di luar negeri.
"Aneh kalau KPU mengatakan bahwa itu dianggap sampah dan tidak perlu dihitung. Sudah jelas di situ ada kertas tercoblos dengan jumlah banyak," kata Hidayat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (15/4/2019).
"Harusnya diusut siapa aktornya, termasuk kecurigaan katanya ada sistem undi pos yang katanya lagi-lagi menghadirkan masalah besar," sambungnya.
Hidayat menilai kalau masa tenang sekarang ini bukan berarti menjadi kesempatan bagi kecurangan di Pemilu 2019 itu kemudian dibiarkan. Hidayat meminta kepada KPU untuk segera menuntaskan segala masalah yang merujuk kepada adanya dugaan kecurangan.
Selain itu Hidayat juga menyoroti soal serangan fajar atau bagi-bagi uang kepada masyarakat yang biasa digencarkan menjelang hari pencoblosan. Dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan adanya hal tersebut.
"Jadi warga pun juga penting untuk mewaspadai jika di hari-hari tenang ini ada genderuwo yanh menakut-nakuti mereka dengan intimidasi atau mengambil kedaulatan mereka," pungkasnya.
Untuk diketahui, Komisioner KPU RI Ilham Saputra menyatakan surat suara yang diduga tercoblos di Selangor, Malaysia, sudah dianggap sebagai sampah karena belum bisa dipastikan keasliannya. Hal itu disampaikan Ilham lantaran KPU tidak diberikan akses oleh polisi setempat untuk memeriksa temuan surat suara itu.
"Kami tidak menghitung yang (surat suara) ditemukan itu, dianggap sampah saja," kata Ilham Saputra di kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/3/2019).
Baca Juga: Soal Surat Suara Tercoblos di Malaysia, KPU: Dianggap Sampah Saja
Tidak dihitungnya surat suara yang diduga tercoblos itu, lanjut dia, tidak akan mempengaruhi ketersediaan surat suara khususnya untuk metode pemungutan lewat pos.
"Jadi jangan digeneralisasi terjadi di Malaysia, ini hanya terjadi di Kuala Lumpur, itu harus dipahami. Jadi yang pos sudah ada," katanya.
Berita Terkait
-
2 Hari Jelang Pemilu, Wiranto Gelar Video Conference Bersama Pejabat Daerah
-
Isi Masa Tenang Pemilu, Ma'ruf Amin Pilih Main Bareng Cucu di Taman Kodok
-
Viral, Ahok Marah-marah Saat Pencoblosan di Osaka Jepang
-
Cerita WNI Terlama di Ethiopia Berikan Hak Suara Demi Kemajuan Indonesia
-
Rayakan Pemilu 2019, Jakmall Rilis 3 Partai Promo yang Bikin Rakyat Bahagia
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
Terkini
-
Gerah Lihat Sampah Visual, Gubernur Pramono akan Sikat Baliho dan Bendera Partai Liar di Jakarta
-
Sadis! Ibu Muda Hamil di Palembang Tewas Dibekap, Tangan Terikat Hijab di Penginapan
-
Praperadilan Ditolak PN Jaksel, Nadiem Makarim Tetap Tersangka Korupsi Chromebook!
-
Jadi 'Hantu' Bagi Kejagung, Silfester Matutina Pemfitnah JK Masih Bebas Meski Divonis 1,5 Tahun
-
Bahan Bakar Baru E10 Digadang Ramah Lingkungan, Seberapa Siap Indonesia?
-
Horor Cesium-137 Cikande: Radiasi 875.000 Kali Normal, Pemerintah Stop Impor Besi Tua
-
PAN Dukung Pembangunan Kembali Ponpes Al Khoziny, tapi Desak Audit Menyeluruh Dulu
-
Pansel Pemilihan Dewas dan Direksi BPJS Telah Dibentuk, Pemerintah Jamin Proses Seleksi Transparan
-
Integrasikan Transum di Dukuh Atas, Pramono Targetkan Jakarta Punya 'Cincin Donat' Tahun 2026
-
Minim Penerangan, Ragunan Janji Evaluasi Wisata Malam Tanpa Ganggu Satwa