BPN Bantah Rapat Penangkapan Massal Lawan Politik Jika Prabowo Menang

Suara.com - Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno membantah ada rapat tim BPN Prabowo - Sandiaga yang berisi rencana penangkapan terhadap lawan politik Prabowo. BPN mengklaim isi rapat itu hanya untuk pemenangan saja.

Sebelumnya tudingan itu disampaikan Jurnalis investigasi asal Amerika Serikat, Alan Nairn dalam tulisan mengenai Prabowo Subianto dalam blog pribadinya. Pada tulisannya, Alan menyebut Prabowo sudah melakukan rapat strategis Prabowo tentang rencana penangkapan massal lawan-lawan politik.

"Kita konsentrasi kemenangan. Mana ada rapat gituan. Kita ada rapat pemenangan. Intinya gitu," ujar Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan di Gedung HDI HIVE, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Mengenai dugaan yang disebut Alan Nairn, Ferry mengaku tidak ingin melaporkan ke Polisi jurnalis yang pernah memenangkan Memorial Prize Pertama Robert F. Kennedy karena liputannya di Timor Timur itu. Ia mengaku tidak ingin mencari persoalan lain karena melaporkan Alan.

"Alah ngapain cari soal? Kalau mentalnya dah begitu ngapain kita laporin?" kata Ferry.

Allan Nairn menyampaikan laporannya soal strategi Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto jika terpilih di Pemilihan Presiden 2019. Dari hasil laporan yang diterimanya, Prabowo memiliki sejumlah strategi soal menumpaskan radikalisme di Indonesia.

Hal itu disampaikan Allan melalui akun Twitternya @AllanNairn14 pada Senin (15/4/2019). Di awal tulisannya, Allan disebutnya sedang membuat rencana untuk melakukan penangkapan massal terhadap lawan politik dan sekutunya.

"Prabowo Subianto, seorang pensiunan jenderal yang sekarang mencari kepresidenan Indonesia, telah membuat rencana untuk melakukan penangkapan massal terhadap lawan politik dan sekutunya saat ini," tulis Allan.

Tulisannya itu diunggah ke dalam akun blognya allannairn.org dan disertai empat lembar dokumen yang dia klaim sebagai notulensi rapat yang digelar Prabowo di kediamannya pada 21 Desember 2018.

Baca Juga: Allan Nairn Bongkar Rapat Prabowo Akan Lakukan Penangkapan Massal

Rapat itu digelar usai Prabowo bertemu dengan SBY di kediamannya, Jalan Mega Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Dalam laporan itu disebutkan hanya orang-orang yang berada di lingkaran 'satu' Prabowo yang dapat hadir dalam rapat itu.

Peserta rapat tersebut hadir sejumlah purnawirawan TNI, petinggi partai beserta aktivis. Seperti Letjen TNI (purn) Yohannes Suryo Prabowo, Letnan Jenderal TNI (purn) Yunus Yosflah (Wakil Ketua Dewan Penasihat), Laksamana TNI (purn) Tedjo Edhy Purdijanto (Wakil Ketua Dewan Penasihat), Mayjen (Purn) Glenny Kairupan (Direktur Penggalangan) dan yang lainnya.

Selain itu ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Arief Puyouno juga turut hadir. Dalam laporan itu disampaikan bahwa Prabowo berkomitmen untuk menghancurkan radikalisme di Indonesia. Di sana ia disebutkan sudah bekerjasama dengan Amerika Serikat, Singapura dan Australia yang dinilai sudah memberikan sinyal dukungan untuk Prabowo - Sandiaga.

Berikut ialah notulensi rapat tersebut:

1. Komjen Pol (Purn) Moch Sofjan Jacoeb sudah ditunjuk utuk menentukan siapa yang akan diusulkan ke DPR oleh Presiden terpilih untuk menjabat sebagai Kapolri baru. Kapolri yang ditunjuk adalah sosok yang tegas dan nasionalis sejati, namanya tentu belum dlsebut dalam rapat itu. Tugas pertama Kapolri baru ada|ah melemahkan gerakan HTI dan FPI; menangkap ulama-ulama radlkal untuk menunjukkan pada Amerika dan sekutu bahwa Prabowo-Sandi tegas mengatakan radikalismeme dan terorisme di Asia Tenggara.

2. Mayor Jenderal Anfin Seman diberi tugas untuk menyusun daftar nama yang cocok untuk menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara; perombakan besar-besaran dl tubuh BIN akan mengarah pada agenda penyerangan terhadap Iawan politik dan pelumpuhan kelompok HTI, FPI, JAD, dan yang setara dengan itu.

Tugas Iain dari BIN nanti adalah melemahkan partai koalisi untuk meningkatkan dominasi Gerindra dalam pemerintahan: PKS dan Partai Demokrat akan digembosi habis-habisan melalui berbagai kasus korupsi lama dan yang baru. Para petinggi partai akan dipenjara karena korupsi. Dengan begitu, Prabowo tampak sebagai presiden yang kuat dan tegas dalam menegakkan hukum.

3. Gatot Nurmantyo diberi kepercayaan untuk menentukan siapa Panglima TNI yang baru; Peran Angkatan Darat akan diperkuat seperti pada jaman Orde Baru

4. Fadli Zon dan Fahri Hamzah ditugaskan untuk menentukan siapa Jaksa Agung baru. Tugas utama Jaksa Agung baru adalah mengadili sebanyak-banyaknya lawan politik dari PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, PKB, dan PPP.

5. KPK harus dikendalikan dengan memperkuat peran kelompok Bambang Widjayanto; para komisoner KPK akan diserang dengan berbagai isu oleh orang dalam untuk menjatuhkan mereka di tengah jalan lalu Prabowo akan mengendalikan siapa kandidat komisioner yang baru. Ketua KPK Agus Raharjo, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, dan Saut Situmorang adalah tiga target utama dalam operasi pengendalian KPK pasca-pemilu. Ketiga pimpinan KPK ini dinilai oleh kubu Prabowo pro kepada pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.