Suara.com - Amnesty Internasional serahkan sembilan agenda prioritas penanganan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Parlemen dan Pemerintah yang akan terpilih jelang Pemilu 2019. Sembilan agenda tersebut direkap dalam satu dokumen dan diserahkan kepada perwakilan dari dua kubu koalisi partai yang bersaing di Pemilu 2019.
Peneliti Senior Amnesty Internasional, Papang Hidayat mengatakan sembilan agenda tersebut berdasarkan penelitian dari tim Amnesty International. Isu-isu HAM yang disampaikan juga dikatakan Papang sudah terjadi sejak awal Amnesty International berdiri, tahun 1961.
"Sembilan isu HAM ini sebenarnya sudah menjadi penelitian Amnesty (International) sejak 1961. Berbagai isu HAM tadi masih terjadi sampai hari ini," ujar Papang di gedung HDI Hive Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).
Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan situasi HAM Indonesia terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Ia mencontohkan beberapa kasus diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas seperti pengusiran, pembakaran rumah ibadah dan tempat tinggal.
Selain itu, Usman juga mengatakan sejak tahun 2016, terjadi juga kasus diskriminasi, intimadasi, dan marginalisasi kepada kubu minoritas seksual. Ia mengatakan perilaku tersebut dilakukan tidak hanya oleh publik tapi juga oleh aparat keamanan.
Usman berharap melalui sembilan agenda HAM yang diajukan ini, nantinya bisa menjadi gambaran kebijakan untuk Pemerintah selanjutnya dalam menuntaskan masalah HAM di Indonesia. Pemerintah selanjutnya disebut Usman memiliki kesempatan untuk mengubah masalah HAM yang memburuk menjadi lebih baik.
"Agenda HAM yang kami ajukam ini mengedepankan rencana aksi konkret yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan parlemen berikutnya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia," kata Usman dalam keterangan tertulis.
Sembilan agenda HAM prioritas bagi pemerintah dan parlamen terpilih ini diserahkan kepada perwakilan dari kedua kubu yang bersaing. Dari kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf diwakilkan oleh Maman Imanulhaq. Sementara dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi diwakilkan oleh Ferry Mursyidan Baldan. Sembilan agenda tersebut juga diserahkan kepada Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.
Berikut sembilan agenda HAM Prioritas dari Amnesty International untuk Pemerintah dan Parlemen terpilih;
Baca Juga: Bawaslu: 315 TPS di NTB Terindikasi Rawan Kecurangan
1. Menjunjung tinggi hak atas kebenasan dan melindungi para pembela Ham
2. Menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan berkepercayaan
3. Memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan
4. Menetapkan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat masa lalu
5. Menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan ank perempuan
6. Menghormati HAM di Papua
7. Memastikan akuntabilitas untuk pelanggaran HAM di sektor bisnis kelapa sawit
8. Menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan
9. Mengakhiri pelecehan, intimidasi terjadap orang-orang LGBT
Tag
Berita Terkait
-
Liburan di Korea, Audi Marissa Curhat Hampir Tak Bisa Nyoblos
-
Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya Gelar Patroli Gabungan Amankan Pemilu 2019
-
Pilih Jokowi atau Prabowo? Ini Jawaban Maia Estianty
-
Dukung Jokowi, Hedi Yunus Seperti Bikin Dosa Besar
-
Arungi Ombak, PPLN Fiji ke Tengah Laut Jemput Suara WNI ABK
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
Terkini
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital
-
Diduga Disambar Petir, Lantai 5 Tzu Chi School PIK Terbakar: Kerugian Ditaksir Rp200 Juta
-
Gus Ipul Berkelakar soal Khofifah: Tiga Kali Pilgub Lawannya Sama, Bergantian Jadi Mensos
-
Waspada Banjir di Puncak Musim Hujan, Ini 5 Hal Penting yang Wajib Disiapkan
-
Rismon Siap Buka-bukaan di Sidang KIP Besok: Sebut Ijazah Gibran Tak Penuhi Dua Syarat Krusial
-
Tepis Isu Perpecahan Kabinet, Prabowo: Jangan Percaya Analisis Orang Sok Pintar di Medsos!