Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) membantah soal laporan hasil rapat intelijen Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang disampaikan oleh jurnalis investigasi Amerika Serikat Allan Nairn melalui blog pribadinya. Dalam laporan Allan, Prabowo disebut telah melakukan rapat intelijen menentukan strategi jika sudah terpilih menjadi presiden ke-8 RI.
Dewan Pakar BPN Prabowo - Sandiaga, Dradjad Wibowo memastikan jika apa yang disampaikan Allan tak lebih dari berita hoaks. Dirinya mengaku sudah paham jika yang dilakukan Allan tersebut hanya untuk mendiskreditkan Prabowo.
"Hoaks besar itu. Itu operasi intelijen kotor yang dilakukan Mr X (Allan). Saya hafal lah cara main dia," kata Dradjad kepada Suara.com, Senin (15/4/2019).
Dalam tulisannya, Allan menceritakan kalau Prabowo menggelar rapat dengan orang-orang 'lingkaran satu'nya pada 21 Desember 2018 lalu. Orang-orang 'ring 1' Prabowo itu terdiri dari deretan purnawirawan TNI, petinggi partai dan aktivis.
Kemudian, Allan juga mengunggah sebuah laporan berupa notulen hasil dari rapat tersebut. Dalam laporannya, Prabowo juga diduga telah menujuk sejumlah orang untuk mengerjakan beberapa tugas seperti menunjuk Kapolri baru guna melemahkan gerakan HTI dan FPI.
Dalam rapat itu, BIN juga diminta untuk menumpas radikalisme di Indonesia dan juga melemahkan partai politik yang berseberangan dengan Prabowo. Tak hanya itu, ada juga tugas yang diberikan untuk menumpas Demokrat dan PKS, partai koalisi yang mendukung Prabowo.
"Itu cuma kebohongan yangg disebarkan Mr X sama geng-nya untuk merusak dukungan umat Islam. Apalagi secara spesifik menyebut HTI dan FPI," tuturnya.
Dradjad menerangkan bahwa tidak semua orang mudah masuk ke dalam rapat yang dihadiri Prabowo. Dia bahkan menyebut, orang-orang yang mengikuti rapat, harus menyimpan telepon seluler (ponsel) demi kerahasiaan isi rapat.
"Tim pribadi 08 (Prabowo) itu sangat disiplin. Kalau kita rapat sama 08, hp kita disimpan terpisah. Yang boleh ambil foto hanya tim pribadi dia. Pokoknya ketat sekali lah pengamanannya. Sistemnya memudahkan deteksi terhadap siapa yang membocorkan isi rapat," ujarnya.
Baca Juga: Timses Minta Habib Rizieq Temani Jokowi Masuk Kakbah Tapi Ditolak
"Jadi dari sisi loyalitas dan sistem pengamanan, saya hakulyakin enggak mungkin ada 'bocoran orang dalam'," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Anak Dubes Malaysia Terseret Surat Suara Tercoblos, BPN: Sangat Memalukan!
-
BPN Bantah Rapat Penangkapan Massal Lawan Politik Jika Prabowo Menang
-
Allan Nairn Bongkar Rapat Prabowo Akan Lakukan Penangkapan Massal
-
BPN: Pengaruh Aa Gym Jauh Lebih Besar daripada 500 Artis Pendukung Jokowi
-
Klaim Diretas Habis Nonton Debat, Said Didu: Semua Cuitan Jelek-Jelekan UAS
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana