Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) membantah soal laporan hasil rapat intelijen Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang disampaikan oleh jurnalis investigasi Amerika Serikat Allan Nairn melalui blog pribadinya. Dalam laporan Allan, Prabowo disebut telah melakukan rapat intelijen menentukan strategi jika sudah terpilih menjadi presiden ke-8 RI.
Dewan Pakar BPN Prabowo - Sandiaga, Dradjad Wibowo memastikan jika apa yang disampaikan Allan tak lebih dari berita hoaks. Dirinya mengaku sudah paham jika yang dilakukan Allan tersebut hanya untuk mendiskreditkan Prabowo.
"Hoaks besar itu. Itu operasi intelijen kotor yang dilakukan Mr X (Allan). Saya hafal lah cara main dia," kata Dradjad kepada Suara.com, Senin (15/4/2019).
Dalam tulisannya, Allan menceritakan kalau Prabowo menggelar rapat dengan orang-orang 'lingkaran satu'nya pada 21 Desember 2018 lalu. Orang-orang 'ring 1' Prabowo itu terdiri dari deretan purnawirawan TNI, petinggi partai dan aktivis.
Kemudian, Allan juga mengunggah sebuah laporan berupa notulen hasil dari rapat tersebut. Dalam laporannya, Prabowo juga diduga telah menujuk sejumlah orang untuk mengerjakan beberapa tugas seperti menunjuk Kapolri baru guna melemahkan gerakan HTI dan FPI.
Dalam rapat itu, BIN juga diminta untuk menumpas radikalisme di Indonesia dan juga melemahkan partai politik yang berseberangan dengan Prabowo. Tak hanya itu, ada juga tugas yang diberikan untuk menumpas Demokrat dan PKS, partai koalisi yang mendukung Prabowo.
"Itu cuma kebohongan yangg disebarkan Mr X sama geng-nya untuk merusak dukungan umat Islam. Apalagi secara spesifik menyebut HTI dan FPI," tuturnya.
Dradjad menerangkan bahwa tidak semua orang mudah masuk ke dalam rapat yang dihadiri Prabowo. Dia bahkan menyebut, orang-orang yang mengikuti rapat, harus menyimpan telepon seluler (ponsel) demi kerahasiaan isi rapat.
"Tim pribadi 08 (Prabowo) itu sangat disiplin. Kalau kita rapat sama 08, hp kita disimpan terpisah. Yang boleh ambil foto hanya tim pribadi dia. Pokoknya ketat sekali lah pengamanannya. Sistemnya memudahkan deteksi terhadap siapa yang membocorkan isi rapat," ujarnya.
Baca Juga: Timses Minta Habib Rizieq Temani Jokowi Masuk Kakbah Tapi Ditolak
"Jadi dari sisi loyalitas dan sistem pengamanan, saya hakulyakin enggak mungkin ada 'bocoran orang dalam'," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Anak Dubes Malaysia Terseret Surat Suara Tercoblos, BPN: Sangat Memalukan!
-
BPN Bantah Rapat Penangkapan Massal Lawan Politik Jika Prabowo Menang
-
Allan Nairn Bongkar Rapat Prabowo Akan Lakukan Penangkapan Massal
-
BPN: Pengaruh Aa Gym Jauh Lebih Besar daripada 500 Artis Pendukung Jokowi
-
Klaim Diretas Habis Nonton Debat, Said Didu: Semua Cuitan Jelek-Jelekan UAS
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu